MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 333
-
Perlindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-06)RINGKASAN Setiap debitur yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak eksekusi jaminan yang berada dalam penguasaan debitur guna dilakukan proses penjualan bersama untuk melunasi hutang debitur. Namun, kemudian pada ... -
Prinsip Kepastian Hukum Sanksi Administrasi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Penjara Kurang dari 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2022-06-24)Belum diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi administrasi bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun menimbulkan adanya isu ... -
Perlindungan Hukum Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau dari Perspektif Hukum Jaminan
(Fakultas Hukum, 2022-07-06)RINGKASAN Setiap debitur yang melakukan wanprestasi, pihak kreditur berhak eksekusi jaminan yang berada dalam penguasaan debitur guna dilakukan proses penjualan bersama untuk melunasi hutang debitur. Namun, kemudian pada ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak atas Informasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Fakultas Hukum, 2022-05-09)Krisis lingkungan hidup yang saat ini melanda dunia merupakan hasil dari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Keterbatasan masyarakat untuk ... -
Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa
(Fakultas Hukum, 2022-06-27)Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu ... -
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-06-22)Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ... -
Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2021-07-14)Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Namun dalam perkembangannya Keadilan Restoratif juga dibutuhkan pada perkara pidana ... -
Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba
(Fakultas Hukum, 2021-07-01)Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan ... -
Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional
(Fakultas Hukum, 2022-09-01)Budaya berawal dari kata “budi” dan “daya”, budi berawal dari bahasa Sanskerta “buddhi” yang artinya “akal, sedangkan “daya” dapat dimaknai sebagai “kekuatan”, sehingga budaya dapat dimaknai sebagai buah dari kekuatan ... -
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
(Fakultas Hukum, 2022-06-02)Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk ... -
Prinsip Kepastian Hukum Atas Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-06-10)Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan ... -
Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Magister Fakultas Hukum, 2022-05-12)Pidana mati terhadap kasus korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang sangat dilematis. Pemberlakuan pidana mati sering kali disoal bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan. Secara empiris tidak ada satu pun vonis pidana ... -
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-xvii/2019
(2021-01-19)Pengajuan permohonan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, berimplikasi terhadap sita jaminan fidusia khususnya tehadap ... -
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020
(Fakultas Hukum, 2022-04-20)Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ... -
Terdampak Corona Virus Disease (COVID 19) pada Klausul Force Majeure Sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
(Fakultas Hukum, 2021-07-24)Pada kali ini negara secara Internasional khususnya di Indonesia mengalami bencana yakni adanya Coronavirus Disease 2019 dimana merupakan suatu force majeure yang dialami oleh pihak debitur maupun kreditur. Penyebaran Virus ... -
Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen
(Fakultas Hukum, 2021-04-15)Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Rumusan ... -
Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Olahragawan Amatir The Principle of Legal Protection for Amateur Sportsmen
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021)Didalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat, pada Pasal 28 D ayat (1) bahwa negara berkewajiban mengakui, menjamin, melindungi serta memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali para pelaku olahraga ... -
Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-07-13)Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun diatur secara ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ...