MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 363
-
Kebijakan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road-OBOR) Tiongkok bagi Kepentingan Perdagangan Internasional di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-26)Pemerintah Indonesia menggunakan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 untuk mempromosikan perdagangan domestik dan internasional. Sesuai dengan persyaratan pasal 38 ayat 3 huruf d UU Dagang yang berbunyi, “Sarana dan prasarana ... -
Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-06-07)Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik; Yenny Rahmadiyanti Rahayu, 210720201028; 2024; 71 halaman; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Proses penyimpanan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi
(Fakultas Hukum, 2023-06-22)PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI TELEKONFERENSI Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi (RUPS Telekonferensi) merupakan salah satu implementasi dari adanya ... -
Kepastian Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung
(Fakultas Hukum, 2023-07-06)Perubahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ... -
Prinsip Pencemar Membayar dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Kebutuhan minyak sawit yang meningkat mendorong perusahaan untuk memperbesar area usahanya, proses mengolah lahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Penerapan prinsip pencemar ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi PUPN dalam Hal Objek Tanah Fiktif
(Fakultas Hukum, 2022-11-25)Penelitian tesis ini membahas mengenai pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, kasus ini penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pdt.G/2009/PN.Stb. ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek
(Fakultas Hukum, 2020-11-20)Perjanjian Fasilitas Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek terhadap nasabah (investor) masih ditemukan dalam bentuk/model Perjanjian (Kontrak) Baku dengan Klausula – Klausula Baku yang cenderung dianggap berat ... -
Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 Dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2024-01-22)Menuju akhir tahun 2021 gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Malang ini mengalami erupsi yang disertai guguran lava dan awan panas yang merusak rumah-rumah warga dan lingkungan sekitarnya menyebabkan lahan dan rumah ... -
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Murabahah
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-22)Banyak notaris yang membuat akta akad syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekshibisionisme dalam Tindak Pidana Merusak Kesusilaan di Muka Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Perkembangan yang terjadi tindak pidana kekerasan seksual digolongkan dalam perbuatan kekerasan seksual non fisik dan kekerasan seksual fisik. Penyimpangan seksual tergolong sebagai paraphilia, diartikan bentuk perilaku ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Tender pada Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
(Fakultas Hukum, 2023-12-11)Permasalahan dalam tesis ini berawal dari terjadinya pemutusan kontrak konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara sepihak yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap penyedia. Pada dasarnya ... -
Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Pada Aspek Kepegawaian
(Fakultas Hukum, 2023-12-20)Pengisian Kepala daerah pada saat Pemilu serentak diamanatkan dalam Pasal 174 ayat (7) UU Pilkada yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota ... -
Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak
(Fakultas Hukum, 2024-01-18)Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingakan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan ... -
Kepastian Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik
(Fakultas Hukun, 2024-01-07)Indonesia telah memasukan konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, ketentuan tersebut dipandang masih belum bisa menjadi landasan ... -
Permohonan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah oleh Pemegang Surat Izin Perumahan Atas Tanah yang Terdaftar sebagai Hak Milik Orang Asing
(Fakultas Hukum, 2023-12-19)Berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 1960 tentang P3MB mengubah pengaturan SIP yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan. Rumah-rumah yang semula dikuasai KUP menjadi dikuasai ... -
Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-16)Tesis dengan judul Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama Apakah dalam pembuatan akta jual beli Pejabat ... -
Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Digital Asset dalam Prespektif Hukum Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-01-10)Kemunculan uang elektronik telah mengakibatkan bergesernya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kertas, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan uang eleketronik dalam kehidupan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terntang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan batalnya perjanjian merupakan doktrin yang berkembang di Indonesia bahkan telah lama diterapkan dalam lingkup badan peradilan sebagai salah satu cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ... -
Rekonstruksi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta Di Hadapan Notaris
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-17)Kehadiran regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada. Dengan adanya tambahan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, memberikan perluasan harta benda ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-23)Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ...