Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 235-254 of 353
-
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ... -
PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAH
(2013-12-02)Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
(2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(2014-01-28)Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian ... -
Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana DI Televisi
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2019-01-15)Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi ... -
Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba
(Fakultas Hukum, 2021-07-01)Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan ... -
Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.
(2018-07-12)Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang Selanjutnya Disingkat Uujn) Menyebutkan Bahwa : “Notaris Adalah Pejabat Umum Yang Berwenang ... -
Prinsip Keadilan Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)Ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyebabkan adanya penjatuhan putusan pailit. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhi ... -
Prinsip Keadilan Penerima Bantuan Hukum dalam Prodeo Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana di Bawah 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2024-07-30)Aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 250 Herziene Indische Reglement (HIR) menurut pasal tersebut, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari ... -
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah Yang Demokratis
(2018-08-08)Indonesia merupakan satu negara di dunia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila pula yang menjadi Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila mampu menjadi pengayom, Pemersatu ... -
Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-16)Tesis dengan judul Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama Apakah dalam pembuatan akta jual beli Pejabat ... -
Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat minuta akta dan menyimpannya ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ... -
Prinsip Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanahu
(2019-09-10)dengan perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian. Hanya saja Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka sebagaimana ... -
Prinsip Kemanfaatan Akta Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah
(Hukum, 2023-07-13)Regarding sharia banking, considering Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter I General Provisions Article 1 number 7 it is emphasized that Islamic Banks are banks which in carrying out their business rely ... -
Prinsip Kemanfaatan Rahn pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Bank Syariah
(2019-04-08)Jual beli emas secara tidak tunai merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah dapat memiliki emas batangan dengan cara mengangsur perbulan. Pada jual beli emas secara tidak tunai Bank ... -
Prinsip Kemanfaatan Sistem Ujrah terhadap Take Over Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah
(Fakultas Hukum, 2022-12-21)Sistem ujrah dalam take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah terhadap penggunaan akad hawalah dan Qardh yang pada dasarnya akad hawalah dan Qardh termasuk jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong atau ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats menegaskan secara jelas bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi, ekonomi dengan prinsip ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ...