Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 38-57 of 285
-
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(2014-01-27)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS (Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)
(2014-01-26)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda
(2019-10-02)Bahan hukum yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, resi gudang dapat dikategorikan sebagai benda dan/atau zaak dari lapangan verbintenisrecht sebagai objek jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Benda
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang ... -
Karakteristik Hak Merek Sebagai Hak Kebendaan
(Hukum, 2023-01-18)Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan ... -
Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
(2018-08-09)Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya ... -
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ... -
Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
(FAKULTAS HUKUM, 2020)Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2014-01-28)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ... -
Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Cybersquatting
(2018-07-31)Era globalisasi sekarang ini telah menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor, salah satunya ialah sektor teknologi. perkembangan yang paling signifikan dalam dunia teknologi ialah hadirnya komputer ... -
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
(2018-12-04)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ... -
KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYEBAR FAHAM RADIKAL ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME
(2015-04-21)Kejahatan terorisme yang terjadi sampai saat ini merupakan hasil regenerasi sel-sel terorisme yang masih berkembang, meskipun dalam melakukan aksinya dengan cara dan modus yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Kedudukan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Notaris Terhadap Musnahnya Objek Jaminan
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-09-01)Dengan musnahnya tanah sebagai obyek Hak Tanggungan atau bahkan sekaligus sebagai sumber mata pencaharian maka hal tersebut dapat menyebabkan debitur selaku penerima dana tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk ... -
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara
(2019-03-29)Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. ... -
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
(2014-01-27)esis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ... -
KEJAHATAN INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (INTERNET BANKING CRIME IN PENAL POLICY PERSPECTIF)
(2014-01-27)Tesis ini berjudul Kejahatan internet banking dalam perpektif kebijakan hukum pidana. Kejahatan internet banking merupakan bagian dari kejahatan modern yang sudah banyak terjadi dan menimbulkan kerugian yang sangat ...