Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 14-33 of 285
-
DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPASTIAN HUKUM
(2014-01-28)In a court proceeding, there are several steps, but the most critical stage to the litigants is the stage where the Judge reads the verdict. Article 191 and Article 193 of Criminal Procedure Code determines the verdict ... -
DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-05-12)Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) ... -
DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT HEAD AND VISE OF THE DISTRICT HEAD DIRECTLY
(2014-01-29)Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah bergulir sejak 2005 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menarik untuk dikaji oleh para pemerhati maupun ... -
DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-10-20)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi oleh bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu karena ada beberapa aturan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(FAKULTAS HUKUM, 2019-01-24)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum, 2019-01-25)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Execution of Fiduciary Guarantee Objects
(2019-08-09)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (EXECUTION DECISION OF CONSUMER’S DISPUTE RESOLUTION )
(2013-12-24)Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, dimana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian ... -
EKSEKUSI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (EXECUTION DECISION OF CONSUMER’S DISPUTE RESOLUTION )
(2013-12-19)Sengketa konsumen yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, dimana akibat dari perbuatan pelaku usaha yang bersangkutan telah menimbulkan kerugian ... -
Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-13)Salah satu fasilitas yang diberikan oleh UUHT adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sertifikat Hak ... -
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-20)Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, ... -
EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
(2013-12-24)Untuk menghadapi permasalahan yang komplek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka lembaga Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menegakan hukum harus mempergunakan peran yang demikian sentral untuk menyelesaikannya, ... -
Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(2019-04-15)Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan, lingkungan hidup telah menyediakan cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. ... -
Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Magister Fakultas Hukum, 2022-05-12)Pidana mati terhadap kasus korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang sangat dilematis. Pemberlakuan pidana mati sering kali disoal bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan. Secara empiris tidak ada satu pun vonis pidana ... -
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
(2013-12-24)The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This ... -
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit )
(2013-12-19)The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This ... -
FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA
(2014-01-28)Perkembangan hukum perjanjian saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua system hukum besar yaitu common law dan civil law. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis antar Negara ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-07-30)“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ” Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-11-26)Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik ...