Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 255-274 of 290
-
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-20)One role which is organized in Act (UU) number 21 year 2008 about Syari’ah banking is lex specialist Syari`ah Banking Management which contain the use of assurance in financing distribution of Syari`ah Banking. ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-24)Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah yang merupakan lex specialis pengaturan bank Syari`ah adalah ketentuan penggunaan jaminan dalam penyaluran pembiayaan perbankan ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(2013-12-19)Financing by murabaha contract is one of the product distribution of funds by Islamic banks to customers in the form of goods using purchase contract. Bank here as a creditor due to channel funds to purchase consumer ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2014-01-28)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis ini menekankan pada prinsip-prinsip hukum pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara di Indonesia. Dalam pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara berlaku pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-24)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Legal Principles Of Power Of Attorney For Mortgage Imposition (SKMHT) On Credit Agreement On Home Ownership)
(2013-12-19)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-20)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DENGAN KAPAL LAYAR
(2013-12-24)Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi, berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di bidang pengangkutan. Sehingga mendorong perkembangan dibidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ... -
PRINSIP-PRINSIP KONTRAK STANDAR DALAM JOINT OPERATING AGREEMENT (JOA) PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK CEPU ANTARA PT. PERTAMINA EP CEPU DENGAN EXXONMOBIL OIL USA
(2014-01-27)Pengelolaan Migas Blok Cepu ditandatangani oleh wakil PT. Petamina EP dan ExxonMobil Oil USA (disingkat EMOI) melalui kontrak kerja sama Joint Operation Agreement (disingkat JOA) pada tanggal 15 Maret 2006. JOA menetapkan ... -
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
(2014-01-27)Kebijakan hukum pidana saat ini (ius constitutum) mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana atau ... -
Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana
(2019)Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembanunan Daerah (TP4D) merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman ... -
Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris Yang Menolak Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-07-13)Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun diatur secara ... -
Sistem Pemerintahan Negara Dalam Alahkam Ashulthaniyah Serta Relevansinya di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-07-06)Seorang pemimpin melalui perwakilan dari masyarakat (demokrasi tidak langsung). Kedua Sistem penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya. Sistem ini Islam tidak memberikan pernyataan secara mutlak untuk menerapkan sistem ... -
SISTEM PEMIDANAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-12-10)Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan ... -
SISTEM PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOTIKA ANAK THE SENTENCING SYSTEM AND CRIMINAL LAW POLICY IN OVERCOMING THE NARCOTICS CRIME ON CHILDREN
(2014-01-28)Efek jera dalam penerapan sanksi terhadap terpidana kasus narkoba dengan cara menempatkan seorang pengguna narkoba di dalam lapas terbukti belum efektif, bahkan banyak dari mereka yang keluar dari penjara justru semakin ... -
STATUS HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ASET DESA
(2017-08-04)Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), ... -
Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen
(Fakultas Hukum, 2021-04-15)Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Rumusan ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2014-01-21)ireksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ...