Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 255-274 of 351
-
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Serikat Pekerja Dalam Menentukan Keabsahan Serikat Pekerja Guna Menjalankan Hak Dan Kewajibannya
(Fakultas Hukum, 2021-01)Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, dikemukakan bahwa serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Waris Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Karena Alasan Tidak Cakap Hukum
(2019-10-08)Dewasa ini perbuatan melakan hukum sering ditemukan dalam realita kehidupan masyarakat. Dalam pembuatan akta notaris terdapat pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam ... -
Prinsip Kepastian Hukum Atas Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-06-10)Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Batasan Usia Penghadap Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris
(Fakultas Hukum, 2021-01-22)Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasrakan asas kehati-hatian. Asas ini merupakan faktor penting dalam hal mengenal para penghadap yang ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA
(2017-01-06)Peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dengan batasan satu kali. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(2018-06-29)Kepastian hukum terhadap akta pendirian melalui penggunaan akta itu sangat diperlukan dalam Koperasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal-pasalnya tidak mengharuskan/ tidak mengatur ... -
Prinsip Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Ditetapkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif merupakan suatu terobosan baru bagi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tahap ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak atas Informasi Lingkungan Hidup dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
(Fakultas Hukum, 2022-05-09)Krisis lingkungan hidup yang saat ini melanda dunia merupakan hasil dari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Keterbatasan masyarakat untuk ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya ( Outsourcing)
(2019-08-13)Dalam sistem alih daya (outsourcing) terdapat 3 pihak yakni pemberi pekerjaan, perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dan pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja hanya pada pekerja/buruh dengan perusahaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya (Outsourcing)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-02-28)Tujuan penelitian tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Pertama, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ratio legis hak pemberi kerja untuk memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta
(2018-11-14)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, memang banyak muncul ketentuan-ketentuan baru yang harus dijalankan oleh Notaris. Salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari didalam Asli akta (minuta), ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
(2018-11-14)Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar. -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya ... -
Prinsip Kepastian Hukum Monopoli BUMN Dikaitkan dengan Pemenuhan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat
(Fakultas Hukum, 2-07-21)Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang tidak terhindarkan dalam dunia ekonomi. Persaingan usaha yang dimaknai dengan persaingan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, maka ... -
Prinsip Kepastian Hukum Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Fakultas Hukum, 2021-12-28)Tanah memiliki nilai guna yang paling penting dalam eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena tanah sebagai benda mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang dapat diperjual belikan. Pada perkembangannya, nilai tanah ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pembiayaan Hak Cipta Film Dalam Pembiayaan Jaminan Fidusia
(Fakultas Ilmu Hukum, 2025-01-17)Hak cipta film merupakan salah satu aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan fidusia. Namun, penggunaan hak cipta film sebagai jaminan fidusia ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H; 200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; SKB UU ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-06-15)Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau ...