Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 26-45 of 286
-
Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(2019-04-15)Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan, lingkungan hidup telah menyediakan cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. ... -
Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Magister Fakultas Hukum, 2022-05-12)Pidana mati terhadap kasus korupsi di Indonesia masih menjadi hal yang sangat dilematis. Pemberlakuan pidana mati sering kali disoal bahkan menjadi polemik yang berkepanjangan. Secara empiris tidak ada satu pun vonis pidana ... -
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
(2013-12-24)The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This ... -
FUNGSI BANK DALAM PENYALURAN KREDIT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (Role of Banks in the Distribution of Environment Oriented Credit )
(2013-12-19)The function of banks according to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Act No. 7 of 1992 in article 3 is determined that the primary function of banks is as a collector and distributor of public funds. This ... -
FUNGSI PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA
(2014-01-28)Perkembangan hukum perjanjian saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua system hukum besar yaitu common law dan civil law. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis antar Negara ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-07-30)“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ” Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, ... -
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-11-26)Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik ... -
Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan
(2019-09-17)Terdapat suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan notaris, dikarenakan terkait dengan tugas dalam menjalankan jabatannya mengenai kewenangannya dalam membuat akta otentik, yang mana dalam kewenangannya dalam ... -
Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Sebagai Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh the Constitutional Rights of Workers as Labor Union Organizer
(2018-12-03)Seorang buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat buruh di perusahaan yang ... -
Hak Waris Atas Tanah untuk Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran yang Orang Tuanya Berkewarganegaraan Ganda
(2019-09-02)Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Perkawinan campuran telah merambah ... -
i TESIS ASAS PERLINDUNGAN PEKERJA / BURUH DALAM SISTEM ALIH DAYA
(2015-12-07)Sistem kerja alih daya di Indonesia telah ada dalam sejarah perburuhan di Indonesia dan saat ini telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan alih daya dalam beberapa ... -
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(2014-01-27)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS (Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)
(2014-01-26)Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda
(2019-10-02)Bahan hukum yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pertama, resi gudang dapat dikategorikan sebagai benda dan/atau zaak dari lapangan verbintenisrecht sebagai objek jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Benda
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang ... -
Karakteristik Hak Merek Sebagai Hak Kebendaan
(Hukum, 2023-01-18)Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan ... -
Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana
(2018-08-09)Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya ... -
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ...