Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 80-99 of 286
-
Larangan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi
(2018-12-03)Semuavxprofesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Kitavsemua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang ... -
Makna Doktrin Ultra Vires dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-05-19)Kegiatan usaha diluar dari apa yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, adalah merupakan tindakan diluar dari kewenangan bertindak, dan hal tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar. Dalam doktrin hukum ... -
Makna Kata Sementara Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna kata “sementara” bagi camat selaku PPATS menjadi persoalan hukum yang tidak kunjung mendapatkan titik terang mengenai keberadannnya, khususnya dalam hal sampai kapan camat dapat menjadi PPAT Sementara, secara normatif ... -
Makna Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Jabatan Notaris
(2018-08-08)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 12 huruf (a) menyatakan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya karena ... -
MAKNA KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA BAGI HAKIM REPUBLIK INDONESIA
(2015-12-07)Universitas Jember, Tahun 2013. Makna Kepribadian yang Tidak Tercela bagi Hakim Republik Indonesia. Pembimbing : Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. dan Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum. Penelitian tesis ini berjudul ... -
MAKNA LARANGAN PEKERJAAN LAIN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN DALAM JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
(2017-08-10)Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Dalam tataran normatif, pernyataan ini dapat ditemukan secara tersurat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Salah satu tujuan hukum ... -
Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Guna Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dalam Rangka Penegakan Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai badan yng bertugas sebagai lembaga yang membina serta pelindung jabatan notaris,lembaga tersebut adalah lembaga penganti dari Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan ... -
Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Notaris merupakan suatu profesi mulia (officium nobile), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik ... -
Makna “Causa Yang Halal” Pada Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah
(2019-09-17)Salah satu pembiayaan yang mendapat respon positif dari masyarakat sejak lahirnya Bank Syariah sampai sekarang adalah Mudharabah. Secara sederhana, mudharabah berarti akad kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) ... -
Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai
(2019-09-05)Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Perkembangan yang terjadi di dalam era millennium ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya ... -
Misappropriation Theory dalam Mengatasi Insider Trading di Pasar Modal
(Fakultas Hukum, 2021-09-13)Penegakan terhadap Insider Trading yang terjadi di Indonesia sangat sulit dilakukan. UUPM menganut teori Disclose or Abstain Theory dan Fiduciary Duty Theory yang hanya memberikan larangan kepada orang dalam dan pihak ... -
NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-03-22)Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ... -
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2017-10-20)Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran ... -
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-xvii/2019
(2021-01-19)Pengajuan permohonan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, berimplikasi terhadap sita jaminan fidusia khususnya tehadap ... -
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR BAGI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN DAN SISTEM HUKUM KEBENDAAN NASIONAL
(2015-03-26)Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disebut UU SBSN, salah satu sumber pembiayaan APBN adalah dengan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau ... -
Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Jasa Lingkungan Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-02-18)Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sebagaimana tercantum ... -
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-06-22)Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ... -
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PARTISIPATIF DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR
(2016-02-01)Tesis ini berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Demokrasi Partisipatif di Bidang Pendidikan Dasar. Masalah pokok yang dikaji adalah ... -
Pemberhentian Notaris Karena Tidak Mampu Secara Rohani
(2019-03-28)Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh ... -
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ...