MT-Science of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Kepastian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Jual Beli
(Ilmu Hukum, 2024-06-06)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum pengenaan BPHTB dalam ketentuan UU HKPPPD yang terutang saat ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tesis ini menggunakan jenis ... -
Prinsip Keadilan Penerima Bantuan Hukum dalam Prodeo Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana di Bawah 5 Tahun
(Fakultas Hukum, 2024-07-30)Aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 250 Herziene Indische Reglement (HIR) menurut pasal tersebut, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari ... -
Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik dan Kaitannya dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo
(Fakultas Hukum, 2024-07-23)Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terus berkembang pesat pada era saat ini, perkembangan ini terjadi dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat, salah satunya pada pekerjaan notaris. Notaris dalam ... -
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Surat Keterangan Waris
(Fakultas hukum, 2023-12-07)Pluralisme hukum pada masa penjajahan Belanda masih ada khususnya dibidang keperdataan. Salah satu penerapannya yang berlaku kini adalah aturan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris yang terbagi menjadi tiga pejabat yang ... -
Keabsahan Peraturan Daerah yang Mengenakan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Notaris
(Fakultas Hukum, 2022-09-05)Terjadi kekeliruan pemahaman khususnya di pemerintahan daerah yang menganggap bahwa notaris merupakan suatu usaha/perusahaan swasta yang dijalankan oleh orang perseorangan sehingga menyebabkan tabrakan/benturan hukum. ... -
Penerapan Kebijakan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terkait Perkara Tindak Pidana Umum
(FAKULTAS HUKUM, 2022-12-21)Jaksa Agung melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sebagai dasar Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak Pidana Umum dalam rangka menjalankan pengendalian ... -
Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat minuta akta dan menyimpannya ... -
Kepastian Hukum Penggunaan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Utang di Bank
(Fakultas Hukum, 2023-12-12)Youtube adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi, menonton serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui videovideo yang telah diunggah sebelumnya, youtube pertama kali muncul ... -
Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan
(Fakultas Hukum, 2023-08-29)Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada praktiknya sulit dalam hal memperjuangkan haknya berupa perlindungan hukum sebagai korban. Khususnya dalam perkara pada putusan Kasasi Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan ... -
Reformulasi Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen
(Fakultas Hukum, 2023)Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi jenis barang dan/atau juga jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Hal yang sangat menarik dari kegiatan usaha yang terjadi ... -
Kebijakan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road-OBOR) Tiongkok bagi Kepentingan Perdagangan Internasional di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-26)Pemerintah Indonesia menggunakan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 untuk mempromosikan perdagangan domestik dan internasional. Sesuai dengan persyaratan pasal 38 ayat 3 huruf d UU Dagang yang berbunyi, “Sarana dan prasarana ... -
Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-06-07)Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik; Yenny Rahmadiyanti Rahayu, 210720201028; 2024; 71 halaman; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Proses penyimpanan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi
(Fakultas Hukum, 2023-06-22)PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI TELEKONFERENSI Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi (RUPS Telekonferensi) merupakan salah satu implementasi dari adanya ... -
Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-07-10)Bertitik tolak pada pembentukan undang-undang yang dilakukan secara tidak terbuka dan transparan telah bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ... -
Kepastian Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung
(Fakultas Hukum, 2023-07-06)Perubahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ... -
Prinsip Pencemar Membayar dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Kebutuhan minyak sawit yang meningkat mendorong perusahaan untuk memperbesar area usahanya, proses mengolah lahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Penerapan prinsip pencemar ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi PUPN dalam Hal Objek Tanah Fiktif
(Fakultas Hukum, 2022-11-25)Penelitian tesis ini membahas mengenai pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, kasus ini penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pdt.G/2009/PN.Stb. ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek
(Fakultas Hukum, 2020-11-20)Perjanjian Fasilitas Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek terhadap nasabah (investor) masih ditemukan dalam bentuk/model Perjanjian (Kontrak) Baku dengan Klausula – Klausula Baku yang cenderung dianggap berat ... -
Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 Dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2024-01-22)Menuju akhir tahun 2021 gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Malang ini mengalami erupsi yang disertai guguran lava dan awan panas yang merusak rumah-rumah warga dan lingkungan sekitarnya menyebabkan lahan dan rumah ... -
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Murabahah
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-22)Banyak notaris yang membuat akta akad syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan ...
RSS 1.0