• Karakteristik Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

  POESOKO, Felly Felmmy Dwi Renaningtyas (Fakultas Hukum, 2024-01-19)

  Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 tahun 2004 khususnya pada Pasal 287. Berdasarkan permasalahan ...

• Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Perajin Batik Ecoprint di Kabupaten Jember 

  LAILI, Ratna Nabila Nur (Fakultas Hukum, 2024-11-12)

  Kabupaten Jember telah lama menghasilkan produk kerajinan terapan berupa batik, sebuah warisan budaya Indonesia. Batik khas Kabupaten Jember menggambarkan motif-motif yang terinspirasi dari potensi sumber daya alam yang ...

• Penerapan Diversi pada Anak Pelanggar Lalu Lintas Ditinjau dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

  AGASI, Eva Ester K (Hukum, 2022-07-18)

  Anak merupakan unsur yang menyatu dengan kelangsungan kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan ...

• Kepastian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Perjanjian Jual Beli 

  PERMATASARI, Intan (Ilmu Hukum, 2024-06-06)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum pengenaan BPHTB dalam ketentuan UU HKPPPD yang terutang saat ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tesis ini menggunakan jenis ...

• Prinsip Keadilan Penerima Bantuan Hukum dalam Prodeo Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana di Bawah 5 Tahun 

  MAHARDI, Yougha Aulia (Fakultas Hukum, 2024-07-30)

  Aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 250 Herziene Indische Reglement (HIR) menurut pasal tersebut, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari ...

• Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik dan Kaitannya dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo 

  INDRIANI, Dewi (Fakultas Hukum, 2024-07-23)

  Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terus berkembang pesat pada era saat ini, perkembangan ini terjadi dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat, salah satunya pada pekerjaan notaris. Notaris dalam ...

• Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Surat Keterangan Waris 

  HUTOMO, Renny (Fakultas hukum, 2023-12-07)

  Pluralisme hukum pada masa penjajahan Belanda masih ada khususnya dibidang keperdataan. Salah satu penerapannya yang berlaku kini adalah aturan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris yang terbagi menjadi tiga pejabat yang ...

• Keabsahan Peraturan Daerah yang Mengenakan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Notaris 

  DAMAYANTI, Ellvina Cinta (Fakultas Hukum, 2022-09-05)

  Terjadi kekeliruan pemahaman khususnya di pemerintahan daerah yang menganggap bahwa notaris merupakan suatu usaha/perusahaan swasta yang dijalankan oleh orang perseorangan sehingga menyebabkan tabrakan/benturan hukum. ...

• Penerapan Kebijakan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terkait Perkara Tindak Pidana Umum 

  HARYANDRA, Rully (FAKULTAS HUKUM, 2022-12-21)

  Jaksa Agung melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sebagai dasar Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak Pidana Umum dalam rangka menjalankan pengendalian ...

• Prinsip Kehati-Hatian yang Dilakukan Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris 

  ABIDIN, Ahmad Mukhlasul (Fakultas Hukum, 2024-07-17)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Prinsip Kehati-Hatian Yang Dilakukan Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat minuta akta dan menyimpannya ...

• Kepastian Hukum Penggunaan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Utang di Bank 

  FIRDAUS, Abdul Hafid (Fakultas Hukum, 2023-12-12)

  Youtube adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi, menonton serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui videovideo yang telah diunggah sebelumnya, youtube pertama kali muncul ...

• Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan 

  KHODIJAH, Siti (Fakultas Hukum, 2023-08-29)

  Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan pada praktiknya sulit dalam hal memperjuangkan haknya berupa perlindungan hukum sebagai korban. Khususnya dalam perkara pada putusan Kasasi Nomor 281 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan ...

• Reformulasi Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen 

  SAFITRI, Putri Utami Dian (Fakultas Hukum, 2023)

  Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi jenis barang dan/atau juga jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Hal yang sangat menarik dari kegiatan usaha yang terjadi ...

• Kebijakan Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (One Belt One Road-OBOR) Tiongkok bagi Kepentingan Perdagangan Internasional di Indonesia 

  DEWI, Riska Fatmala (Fakultas Hukum, 2023-06-26)

  Pemerintah Indonesia menggunakan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 untuk mempromosikan perdagangan domestik dan internasional. Sesuai dengan persyaratan pasal 38 ayat 3 huruf d UU Dagang yang berbunyi, “Sarana dan prasarana ...

• Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik 

  RAHAYU, Yenny Rahmadiyanti (Fakultas Ilmu Hukum, 2024-06-07)

  Tanggung Gugat Pemegang Protokol Notaris Terkait Gugatan Pemalsuan Akta Otentik; Yenny Rahmadiyanti Rahayu, 210720201028; 2024; 71 halaman; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Proses penyimpanan ...

• Prinsip Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi 

  NINDA, Vela Ardian (Fakultas Hukum, 2023-06-22)

  PRINSIP KEPASTIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI TELEKONFERENSI Rapat Umum Pemegang Saham Telekonferensi (RUPS Telekonferensi) merupakan salah satu implementasi dari adanya ...

• Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 

  HUZAENI, Mohamad Roky (Fakultas Hukum, 2023-07-10)

  Bertitik tolak pada pembentukan undang-undang yang dilakukan secara tidak terbuka dan transparan telah bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ...

• Kepastian Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung 

  PRASETYO, Ade Rio (Fakultas Hukum, 2023-07-06)

  Perubahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ...

• Prinsip Pencemar Membayar dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 

  MUNAWAROH, Ilham Elvi (Fakultas Hukum, 2023-07-05)

  Kebutuhan minyak sawit yang meningkat mendorong perusahaan untuk memperbesar area usahanya, proses mengolah lahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Penerapan prinsip pencemar ...

• Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi PUPN dalam Hal Objek Tanah Fiktif 

  AZIZAH, Afifah Nur (Fakultas Hukum, 2022-11-25)

  Penelitian tesis ini membahas mengenai pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, kasus ini penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pdt.G/2009/PN.Stb. ...

View more