Repository Universitas Jember

Digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 9

Recent Submissions

  • Item type:Item,
    Perancangan Autoburner dengan Sistem Motorized Valve dan Premix Bahan Bakar pada Gasifikasi Type Moving Fluidized Bed
    (Fakultas Teknik, 2026-07-24) Muhammad Adi Fa'iq
    Pemanfaatan limbah biomassa, khususnya kulit kopi, memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif melalui proses gasifikasi. Namun, sistem gasifikasi konvensional sering menghadapi kendala berupa kesulitan penyalaan dan kestabilan pembakaran. Penelitian ini bertujuan merancang autoBurner dengan sistem premix bahan bakar LPG–udara yang terintegrasi dengan motorized valve, sehingga diperoleh campuran homogen dan pengaturan aliran yang baik. Metode perancangan meliputi analisis kebutuhan sistem, penentuan dimensi Chamber, perencanaan tekanan Burner, integrasi motorized valve dengan kontrol otomatis, serta perancangan rangka dudukan dan sambungan mekanik. Analisis dilakukan untuk memastikan kestabilan pembakaran, efisiensi energi, serta keamanan struktur. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem premix mampu menghasilkan pembakaran lebih stabil dan efisien dibandingkan metode konvensional. Integrasi motorized valve memungkinkan pengaturan aliran bahan bakar dan udara secara otomatis, sehingga mempermudah pengoperasian. Perancangan rangka dudukan yang kokoh juga menjamin keselamatan dan kestabilan sistem secara keseluruhan. Kesimpulannya, autoBurner dengan sistem premix dan motorized valve pada gasifikasi tipe moving fluidized bed dapat menjadi solusi efektif untuk pemanfaatan limbah biomassa, sekaligus mendukung pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan.
  • Item type:Item,
    Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja bagi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember
    (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2026-11-18) Dyyah Ayu Laksmy
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 34 responden dengan menggunakan teknik total sampling. Variabel lingkungan kerja sebagai variabel independen (X) diukur melalui empat indikator, yaitu perlengkapan kerja, pelayanan kepada pegawai, kondisi kerja, dan hubungan personal. Sementara itu, variabel kinerja Pembimbing Kemasyarakatan sebagai variabel dependen (Y) diukur melalui lima indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kerja, dan kemandirian kerja. Analisis data dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif dan korelasi Rank Spearman dengan bantuan SPSS versi 30. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja memperoleh nilai rata-rata sebesar 45,9118, sedangkan variabel kinerja Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh nilai rata-rata sebesar 60,2941. Hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,706 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Sementara itu, hasil pengujian signifikansi memperoleh nilai t hitung sebesar 5,638 dan t tabel sebesar 2,037. Karena t hitung lebih besar daripada t tabel (5,638 > 2,037) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember.
  • Item type:Item,
    Keabsahan Wali Nikah oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan dengan Ibu Kandung Berdasar Hukum Islam
    (Fakultas Hukum, 2018-12-11) Enda Retno Wulansari
    Satu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu masalah krusial dalam perkawinan yaitu, adanya "wali nikah" bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan dan peran wali nikah sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena wali nikah menurut fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah termasuk rukun nikah, yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tanpa wali nikah, maka dianggap tidak sah perkawinannya. Adanya anak di luar perkawinan dalam masyarakat amatlah tercela, maka dari itu diusahakan supaya seorang ibu yang hamil dan tidak mempunyai suami selekas mungkin kawin. Anak luar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah atau perkawinan. Seperti yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, yang mana pernah terjadi masalah pada saat akan melangsungkan pernikahan dihadapan petugas KUA Kecamatan Umbulsari hadir seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan dan meminta petugas KUA untuk membatalakan proses pernikahan tersebut karena laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut menyatakan wali nikah dari calon mempelai perempuan tidak sah dengan dalih wali nikah tersebut bukan ayah kandung dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Setelah meminta keterangan para pihak ternyata di dapatkan fakta bahwa dulu ketika ibu calon mempelai perempuan menikah dalam kondisi hamil atau mengandung anak dari laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis dari calon mempelai perempuan, dengan permasalahn tersebut petugas KUA mengambil keputusan melanjutkan pernikahan tersebut dengan menjadikan laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis calon memepelai perempuan sebagai Wali Nikah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul: “KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM“ Rumusan masalah dibedakan menjadi 2 (dua): pertama Bagaimanakah pengaturan tentang wali nikah di Indonesia ?. Kedua apakah wali nikah oleh ayah biologis mempelai perempuan yang tidak pernah terikat perkawinan dengan ibu kandung calon mempelai perempuan tidak bertentangan dengan Hukum Islam ? Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus. Tujuan Umum; 1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Tujuan Khusus; 1. xiii Untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 2. Untuk memahami apakah wali nikah oleh ayah biologis mempelai perempuan yang tidak pernah terikat perkawinan dengan ibu kandung calon mempelai perempuan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al- Muhażżab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Umbulsari dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, baik zina muḥsan maupun gairu muḥsan, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak menjadi wali nikah. Saran dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, Disarankan Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA Kecamatan Umbulsari sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari bahwa masih adanya nikah sirri di masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai perempuan. Kedua Mengenai Surat Dirjen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif, ada baiknya jika dapat dijadikan hukum positif. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat mempersempit terjadinya perzinahan karena adanya hal penting yang nantinya berakibat lebih panjang, yaitu mengenai keteraturan nasab yang terganggu. Ketiga Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqh maupun perkawinan nasional hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya
  • Item type:Item,
    Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Ulayat Tanpa Persetujuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke
    (Fakultas Hukum, 2026-11-17) Adzin Ahmad Hazim
    Skripsi ini mengkaji apakah penguasaan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat dalam Proyek Strategis Nasional swasembada gula dan bioetanol di Merauke dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tiga masalah dibahas: kedudukan hak ulayat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum positif Indonesia, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasaan tersebut, serta bentuk pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi yang menyertainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara deduktif. Unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan pada subsumsi hipotetik atas fakta yang bersumber dari dokumen dan laporan publik mengenai PT Murni Nusantara Mandiri dan Suku Yei, dengan dua perusahaan lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat dilindungi sebagai kepentingan konstitusional dan keperdataan, serta bahwa undang-undang perkebunan mewajibkan musyawarah dan persetujuan sebelum tanah ulayat diserahkan. Penguasaan tanpa persetujuan dapat memenuhi kelima unsur perbuatan melawan hukum, sepanjang sifat ulayat tanah, ketiadaan persetujuan yang sah, dan hubungan kausal dengan kerugian terbukti. Pertanggungjawaban diarahkan pada pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum), kemudian ganti rugi materiil dan immateriil serta pemulihan lingkungan apabila pemulihan tidak mungkin dilakukan. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan verifikasi wilayah adat sebelum persetujuan pemanfaatan ruang dan izin usaha perkebunan diterbitkan.
  • Item type:Item,
    Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Ulayat Tanpa Persetujuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke
    (Fakultas Hukum, 2026-11-17) Adzin Ahmad Hazim
    Skripsi ini mengkaji apakah penguasaan atau penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat dalam Proyek Strategis Nasional swasembada gula dan bioetanol di Merauke dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tiga masalah dibahas: kedudukan hak ulayat sebagai kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum positif Indonesia, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasaan tersebut, serta bentuk pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi yang menyertainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara deduktif. Unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan pada subsumsi hipotetik atas fakta yang bersumber dari dokumen dan laporan publik mengenai PT Murni Nusantara Mandiri dan Suku Yei, dengan dua perusahaan lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat dilindungi sebagai kepentingan konstitusional dan keperdataan, serta bahwa undang-undang perkebunan mewajibkan musyawarah dan persetujuan sebelum tanah ulayat diserahkan. Penguasaan tanpa persetujuan dapat memenuhi kelima unsur perbuatan melawan hukum, sepanjang sifat ulayat tanah, ketiadaan persetujuan yang sah, dan hubungan kausal dengan kerugian terbukti. Pertanggungjawaban diarahkan pada pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum), kemudian ganti rugi materiil dan immateriil serta pemulihan lingkungan apabila pemulihan tidak mungkin dilakukan. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi pengaturan dan verifikasi wilayah adat sebelum persetujuan pemanfaatan ruang dan izin usaha perkebunan diterbitkan.