Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 269-285 of 285
-
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2014-01-21)ireksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2013-12-20)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
TANGGUNG GUGAT DIREKSI PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PERBUATAN MELAMPAUI WEWENANG (ULTRA VIRES)
(2013-12-24)Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT ... -
TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN
(2013-12-20)Tanggung Gugat Dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien, adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/medis yang dapat menimbulkan akibat kerugian bagi pihak ... -
TANGGUNG GUGAT DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS TERHADAP PASIEN
(2013-12-24)Tanggung Gugat Dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien, adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dokter dalam melakukan tindakan kedokteran/medis yang dapat menimbulkan akibat kerugian bagi pihak ... -
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia
(Pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2021-07-08)Tanggung Jawab Hukum Pemilik Website Dramaqu.mobi Atas Penyiaran Film Drama Korea di Indonesia; Aulivia Fita Sari, 170710101241; 2021; 79 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Film drama Korea ... -
Tanggung Jawab Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Telekonferensi
(fakultas hukum, 2022-09-16)Hambatan yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Ada pandangan yang berbeda ... -
Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol
(2020)Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-20)Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini ada 3 hal : 1. Menyangkut tentang Pemerintah ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-24)Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini ada 3 hal : 1. Menyangkut tentang Pemerintah ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(2013-12-18)Tesis ini berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ilmu Hukum yang di angkat dalam penelitian ini ada 3 hal : 1. Menyangkut tentang Pemerintah ... -
Tanggung Jawab Pengurus dalam Pengembalian Simpanan Berjangka Koperasi SImpan Pinjam yang Mengalami Kerugian (Manager's Responsibilities of the Loss Loan Cooperative on the Member's Deposit)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12)Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan kepentingan ... -
TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA
(2014-01-27)Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (standart contract), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang ... -
TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA
(2014-01-28)Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (standart contract), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang ... -
Terdampak Corona Virus Disease (COVID 19) pada Klausul Force Majeure Sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
(Fakultas Hukum, 2021-07-24)Pada kali ini negara secara Internasional khususnya di Indonesia mengalami bencana yakni adanya Coronavirus Disease 2019 dimana merupakan suatu force majeure yang dialami oleh pihak debitur maupun kreditur. Penyebaran Virus ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT & TIDAK MONOPOLISTIK
(2013-12-19)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan ... -
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
(2014-11-11)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat dieksekusi, kedua,mengkaji dan menganalisis prinsip bagi pihak ...