Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 1-20 of 333
-
Akibat Hukum Akta Wasiat yang tidak didaftarkan oleh Notaris
(Fakultas Hukum, 2022-01-12)Pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN dijelaskan bahwasannya notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, ... -
Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian dalam Perkawinan Campuran terhadap Hak Milik Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2022-11-29)Perkawinan campuran merupakan masalah hukum perdata internasional perbuatan hukum ini melibatkan dua sistem hukum perkawinan yang berbeda antara pasangan yang menikah. Apabila seorang warga negara Indonesia menikah ... -
Akibat hukum terhadap akta notaris dengan penghadap merupakan golongan LGBT ( (Studi Kasus Akta Yayasan Nomor 16 Tanggal 21 mei 2012, Notaris di kota Malang)
(Fakultas Hukum, 2022-11-24)Penghadap merupakan mereka yang mengendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak ... -
Akibat Hukum Tidak Dikeluarkannya Keputusan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Atas Permohonan Penerbitan Keputusan
(FAKULTAS HUKUM, 2019)Kewenangan dalam memberikan keputusan yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dimiliki oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan bagian dari cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan/Pejabat ... -
ANALISIS PERSAINGAN USAHA DI BIDANG IMPORTASI DAN DISTRIBUSI FILM DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PERFILMAN NASIONAL
(2014-01-28)Creative industries is one of the most potential sources of GDP. Creative industries consisting of fourteen categories, which one is film. Film is a commodity that not only bring financial benefits but also serves as a ... -
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/ Pid.B/ 2018/ PN.Pso.)
(2019-09-02)Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang dikenai pemberatan. Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP. ... -
ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS
(2017-11-06)Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi ... -
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan ... -
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan ... -
ASAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN AKAD MURABAHAH
(2017-08-21)Penerapan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan dan dalam aktivitas transaksi keuangan antar umat didasarkan pada aturan-aturan syariah sudah cukup lama diperjuangkan oleh umat islam di indonesiadan ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Pembuatan Kontrak Baku Perjanjian Waralaba
(2018-11-26)Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Pembuatan Kontrak Baku Perjanjian Waralaba The Principle of Proportionality in the Production of Standard Contract of Franchising Agreements
(2018-07-30)Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek
(Fakultas Hukum, 2020-11-20)Perjanjian Fasilitas Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek terhadap nasabah (investor) masih ditemukan dalam bentuk/model Perjanjian (Kontrak) Baku dengan Klausula – Klausula Baku yang cenderung dianggap berat ... -
ASAS-ASAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA THE PRINCIPLES OF INDUSTRIAL RELATIONSHIPMEDIATION ON STATE COMPANY
(2014-01-29)Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( UU PPHI ) merupakan jawaban atas berbagai persoalan tentang perselisihan hubungan industrial yang semakin meningkat dan komplek. UU ... -
DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPASTIAN HUKUM
(2014-01-28)In a court proceeding, there are several steps, but the most critical stage to the litigants is the stage where the Judge reads the verdict. Article 191 and Article 193 of Criminal Procedure Code determines the verdict ... -
DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-05-12)Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) ... -
DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT HEAD AND VISE OF THE DISTRICT HEAD DIRECTLY
(2014-01-29)Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah bergulir sejak 2005 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menarik untuk dikaji oleh para pemerhati maupun ... -
DISKRESI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
(2017-10-20)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi oleh bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu karena ada beberapa aturan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(FAKULTAS HUKUM, 2019-01-24)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum, 2019-01-25)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ...