Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 91-110 of 286
-
NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2018-03-22)Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ... -
PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2017-10-20)Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki konsep negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Berdasarkan penelusuran ... -
Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/Puu-xvii/2019
(2021-01-19)Pengajuan permohonan judicial review terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019, berimplikasi terhadap sita jaminan fidusia khususnya tehadap ... -
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR BAGI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN DAN SISTEM HUKUM KEBENDAAN NASIONAL
(2015-03-26)Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disebut UU SBSN, salah satu sumber pembiayaan APBN adalah dengan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau ... -
Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Jasa Lingkungan Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-02-18)Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sebagaimana tercantum ... -
Pembangunan Berkelanjutan Dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-06-22)Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia merupakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ... -
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PARTISIPATIF DI BIDANG PENDIDIKAN DASAR
(2016-02-01)Tesis ini berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Demokrasi Partisipatif di Bidang Pendidikan Dasar. Masalah pokok yang dikaji adalah ... -
Pemberhentian Notaris Karena Tidak Mampu Secara Rohani
(2019-03-28)Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh ... -
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ... -
Pembiayaan Mudharabah Dengan Jaminan Deposito Mudharabah
(2019-04-02)The use of mudharabah deposits as a financing is rarely. Generally, customers use tangible assets as collateral, and do not know that mudharabah and savings deposits can be used as collateral for bank loans as well. ... -
Pembuktian Dokumen Elekronik Dalam E- Commerce Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia
(2019-04-15)Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Di Indonesia Transaksi ... -
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-12-02)Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkembangan tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami perubahan dalam ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan ( Retribusi of Income Tax in the Transaction of Land and or Building)
(2018-07-27)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
(Fakultas Hukum, 2022-06-02)Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk ... -
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-19)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-24)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
Penetapan Daftar Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi
(2019-07-19)Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DI ATAS TANAH HAK ULAYAT
(2013-12-19)Pokok bahasan tesis ini akan membahas mengenai pengadaan tanah hak ulayat untuk investasi pertambangan apakah dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat diketahui jika mencermati ...