Browsing SRA-Law by Issue Date
Now showing items 101-120 of 296
-
PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(UNEJ, 2013)Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurusi rumah tangga sendiri demi kemakmuran masyarakat daerah. Hal ini membuka peluang bagi setiap ... -
PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)
(UNEJ, 2013)Hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sistem hukum mengenai pewarisan yang mengatur kedudukan para pihak dalam hukum pewarisan. Terhadap kedudukan antara pewaris, ahli waris yang ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)
(UNEJ, 2013)Nadzir mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perwakafan di Indonesia, karena Nadzir adalah orang yang dipercaya oleh wakif sebagai orang yang akan mengelola tanah yang telah di wakafkannya. Seorang nadzir ... -
KAJIAN YURIDIS PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPKETIF PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS DI DESA PASIR PUTIH)
(UNEJ, 2013)Pemerintahan desa merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian, sekaligus mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem ... -
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(UNEJ, 2013)Pengaturan permodalan dalam koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satunya mengenai sertifikat modal koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ... -
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(UNEJ, 2013)Land and and Building Tax (PBB) as a very important local tax to be implemented in order to increase Revenue and Expenditure (Budget). For serious step that's needed for any local government to develop regional regulation ... -
PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)
(UNEJ, 2013)Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pacta de contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK TANPA KETERSEDIAAN SUKU CADANG OLEH PELAKU USAHA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Perkembangan di dunia perdagangan dan teknologi, menyebabkan datangnya era globalisasi perdagangan bebas. Dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas, kebutuhan sehari-hari manusia tidak lepas dari penggunaan barang ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI KERETA API KELAS EKONOMI
(UNEJ, 2013)Pengangkutan memiliki peranan yang penting untuk memeratakan pembangunan bangsa dan hal ini tercermin pada kebutuhan mobilitas diseluruh sektor, dan tentu saja hal ini tidak terlepas dari kelancaran pengangkutan yang ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN (INGREDIENTS PRODUCT) PADA KEMASAN LUARNYA
(UNEJ, 2013)Setiap orang, pada suatu waktu, pada posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu.keadaan yang universal ini pada ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASAR ATAS HAK AZASI MANUSIA
(UNEJ, 2013)Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.TheUniversal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak : Hidup, Kemerdekaan dan keamanan badan, Diakui ... -
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEMINJAM DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
(UNEJ, 2013)Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam pembiayaan murabahah dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinilai masih belum mencakup secara keseluruhan tentang pengaturan bagi para ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi ... -
PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENJUALAN JASA ASURANSI PENUMPANG FERRY BATAM-SINGAPURA/MALAYSIA DI TERMINAL FERRY KOTA BATAM (Studi Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-L/2009)
(UNEJ, 2013)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat merupakan peraturan yang menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Komisi Pengawas ... -
STATUS KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI HARTA WARIS YANG DIGADAIKAN PEWARIS SEWAKTU HIDUP KEPADA PENERIMA GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 57/PDT.G/2011/PN.Jr)
(UNEJ, 2013)Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang bersifat pluralisme yaitu sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat (Eropa), yang ... -
TANGGUNG JAWAB PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR ( JNE ) INDONESIA AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN JASA PENGIRIMAN
(UNEJ, 2013)Perjanjian Pengiriman barang melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perjanjian pengiriman yang dilakukan antara pengirim selaku pemilik barang dengan PT. JNE selaku pengangkut. PT. JNE selaku pengangkut ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) MAKANAN OLAHAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(UNEJ, 2013)Home Industry adalah rumah usaha produk barang/jasa atau juga perusahaan kecil. Menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan yang dimaksud ... -
Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Hilang Atau Rusaknya Barang Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut
(UNEJ, 2013)Pengangkutan Transportasi Laut merupakan suatu bentuk transportasi yang memberikan layanan jasa dibidang perairan. Karena negara Indonesia dikenal dengan negara Maritim yang sebagian besar terdiri dari laut atau perairan ... -
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)
(UNEJ, 2013)Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ... -
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
(UNEJ, 2013)Kehidupan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan dan papan demi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ketiganya merupakan kebutuhan yang sangat berperan sebagai proses manusia bersosialisasi dalam kehidupan ...