Browsing MT-Science of Law by Title

Kekuatan Hukum Peraturan Desa dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Bachtiar, Muhammad Fatah (Fakultas Hukum, 2022-06-27)

Kekuatan hukum merupakan suatu keputusan yang sudah sah atau dianggap sudah mutlak, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum dari suatu ...

Kekuatan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ptsl Yang Dibebani Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bphtb Terutang

BARIQOH, Dian Hildani (Fakultas Hukum, 2021-07-02)

Prinsip Bea perolehan hak atas tanah terutang mengharuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang dilunasi saat terjadi perolehan hak sebagaimana dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ...

KENDALA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BALURAN

SUGIYONO (2015-04-21)

Satwa langka atau hewan langka merupakan salah satu bagian dari ekosistem alam yang tidak dapat ditinggalkan. Hewan dan makluk hidup lainnya akan memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan ekosistem yang ...

Kepastian Hukum Akta Notaris Dalam Huruf Braille untuk Penyandang Disabilitas Netra

RETNONINGTIYAS, Erlita (Fakultas Hukum, 2022-09-20)

Kepastian bentuk akta notaris dalam huruf braille terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas netra. Terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ilmiah ini. Pertama, apakah penyandang disabilitas netra ...

Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Hak Cipta Potret Nyonya Meneer Akibat Beralihnya Kepemilikan Merek Dagang Nyonya Meneer

TRISNA, Dheabietta Zhyabanna (Fakultas Ilmu Hukum, 2022-12-08)

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab 1 tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang penelitian ini adalah kasus Charles Saerang yang menggugat ganti rugi terhadap PT. Bhumi Emphon Mustika terkait merek dan ...

Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun

PARAMITA, Tineke (2019-01)

Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Perikatan Jual Beli Rusun serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi ...

KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK

BAGUS NUR JAKFAR ADI SAPUTRO (2014-05-12)

Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ...

Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah

ADINUGRAHA, Prasetya (2018-07-30)

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ...

Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)

ELVIRA, Rose Linda (2019)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ...

Kewajiban Perpajakan Atas Commanditaire Venootschap (Cv) Yang Telah Bubar

WAHID, Mas Ilham (2019)

Saat ini Comanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. ...

Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris

Bastian, Glory (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)

Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ...

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

CYRILLA NUR ENDAH SULISTYANINGRUM (2015-04-21)

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang narkotika. ...

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA

ERI YUDIANTO, S.H. (2014-05-12)

Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ...

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris

ANGGRYAWAN, Frandy (2019-05-23)

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ...

KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

AZIZ, ABDUL (2018-11-08)

Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ...

Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak-Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah (Anak Sumbang) (Ditinjau dari hukum waris berdasar KUH Perdata)

VAIRUS, Amalia Putri (FAKULTAS HUKUM, 2021-03-21)

Permasalahan yang sering terjadi pada masa kini yaitu mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah (insect). Manusia cenderung tidak lagi mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, sosial maupun ...