SRA-Law: Recent submissions
Now showing items 121-140 of 296
-
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari adanya Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan peraturan ... -
Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit ... -
KEWENANGANJAKSA MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/AG/1994)
(UNEJ, 2013)Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak dipenuhinya aturanaturan hukum yang mengatur tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang ... -
Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc Dalam Memutus Suatu Sengketa (Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
(UNEJ, 2013)Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi yang di berikan ... -
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)
(UNEJ, 2013)Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PERDESAAN, PERKOTAAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERKAIT DENGAN TERBITNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(UNEJ, 2013)Pada masa reformasi telah menggetarkan hampir semua sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga Pemerintahan dituntut untuk melakuan gerakan reformasi mulai menyentuh aspek fundamental kehidupan bangsa dan ... -
KESETARAAN KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) ( STUDI KASUS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA KEBAB TURKI BABA RAFI
(UNEJ, 2013)Seiring dengan perkembangan zaman dan begitu pesatnya perekonomian yang semakin meningkat dan penuh persaingan dalam usaha berbisnis. Indonesia dalam hal pengaturan dan keseimbangan di dunia bisnis, mempunyai sebuah ... -
KAJIAN YURIDIS KEMERDEKAAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS MINIMAL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNEJ, 2014)Independensi kekuasaan kehakiman diartikan sebagai pelaksana peradilan yang bebas dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang diajukan ke pengadilan dan merupakan elemen ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ADAT TERHADAP WANPRESTASI DALAM HAK NUMPANG KARANG (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 110 K/PDT/2008)
(UNEJ, 2013)Hak numpang karang dikenal dalam hukum adat. Hak numpang karang muncul apabila ada seseorang yang tinggal di atas tanah atau pekarangan milik orang lain. Perjanjian yang dilakukan antara orang yang menumpang dengan pemilik ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) (Studi Putusan BANI Nomor 397/V/ARB-BANI/2011)
(UNEJ, 2014)Surat permohonan dalam suatu forum arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalilnya. Bukti utama yang dapat dijadikan alat bukti di BANI adalah alat bukti surat yang ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2013)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul ... -
KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2014)Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia ... -
KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(UNEJ, 2012)Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah ... -
Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit
(UNEJ, 2013)Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai pemberi layanan jasa terhadap masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Akan tetapi perusahaan asuransi sendiri memiliki resiko sebagaimana perusahaan ... -
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua
(UNEJ, 2012)Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ... -
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ... -
NAFKAH MASA TUNGGU ISTRI YANG DI TALAK BA'IN KUBRO DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(UNEJ, 2014)Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah. Kata nafaqah dalam al-Quran dapat dijumpai dalam surat At-Taubah ayat 54 dan 121. Dalam masalah pernikahan nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya ... -
Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi
(UNEJ, 2013)Lembaga Jaminan Resi Gudang, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang memiliki ... -
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2014)Di dalam suatu sistem pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan ... -
Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) dengan Pembebanan Hak Tanggungan dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)
(UNEJ, 2013)Kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004, berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitur dalam bahasan ini adalah Perseroan ...