Pendekatan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Kejaksaan

Abstract

Mediasi penal merupakan salah satu implementasi keadilan restoratif yang memandang konsep tindak pidana atau perilaku kejahatan secara lebih luas. Perhal tersebut memiliki pandangan jika tindak pidana ataupun perilaku kejahatan tidak hanya berkecipung terhadap perlakuan penerapannya bersama dengan negara sebagai wakil dari korban sehingga dapat meninggalkan proses menyelesaikannya melalui pihak pelaku dan negara semata (Jaksa penuntut umum). Keadilan restorative mempunyai tuntutan terhadap proses peradilan pidana sebagai upaya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan dari pihak korban yang merasakan kerugian dan disebabkan oleh perbuatan pidana pelaku, sehingga berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan pergeseran paradigma pada proses pemidanaan dalam memposisikan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mediasi penal di lingkungan Kejaksaan merupakan upaya strategis untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Mekanisme ini berfokus pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan perdamaian sosial melalui penyelesaian konflik yang damai. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip sukarela, keseimbangan hak, dan pengakuan tanggung jawab, mediasi penal menunjukkan efisiensi dalam mengurangi beban peradilan formal. Model penerapan mediasi penal di mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan kemanfaatan hukum, berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang adil tanpa proses peradilan formal, memberikan tanggung jawab kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan menciptakan efisiensi dengan mengurangi beban peradilan. Penerapan mediasi penal di lingkungan kejaksaan dapat mendukung kebijakan hukum pidana yang lebih restoratif dan efisien. Mediasi penal menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi, mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban sistem peradilan. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, mediasi penal mendukung pencegahan, rehabilitasi, dan efisiensi peradilan, serta dapat disesuaikan dengan berbagai jenis kasus. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan harmonisasi pengaturan hukum dan penguatan kapasitas aparat terkait.