Browsing SRA-Law by Issue Date
Now showing items 61-80 of 296
-
KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut ... -
KEWAJIBAN MEMASUKKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (Pph) OLEH WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (Pph)
(UNEJ, 2013)Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan ... -
Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Terhadap Jual Beli Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet
(UNEJ, 2013)Pejabat lelang Kelas I dapat melakukan lelang eksekusi meliputi putusan/penetapan Pengadilan dan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu selain lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Yang dimaksud ... -
Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
(UNEJ, 2013)Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu aparat penegak keadilan di Indonesia telah ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
(UNEJ, 2013)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akad Mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul ... -
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(UNEJ, 2013)Pemerintah daerah kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten, memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu lembaga ... -
Kewenangan Kreditur Untuk Melakukan Penyitaan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 606 K/Pdt.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Adanya perjanjian kredit tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara penerima kredit (debitur) dan yang memberi kredit ... -
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari adanya Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan peraturan ... -
PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT AKIBAT ADANYA UTANG YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 704.K/Pdt.Sus/2012)
(UNEJ, 2013)Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang ... -
Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li’an Dalam Hukum Waris Islam
(UNEJ, 2013)Seorang suami dapat mengingkari sahnya anak, sedangka istriya menyangkalnya, maka suami dapat meneguhkan pengingkaranya dengan li'an sebagai mana tertuang dalam pasal 101 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang N0 1 ... -
Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) dengan Pembebanan Hak Tanggungan dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)
(UNEJ, 2013)Kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004, berhubungan erat dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitur dalam bahasan ini adalah Perseroan ... -
Kedudukan Perusahaan Reasuransi Sebagai Kreditur Preferen Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Di Nyatakan Pailit
(UNEJ, 2013)Perusahaan asuransi memiliki fungsi sebagai pemberi layanan jasa terhadap masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang datang. Akan tetapi perusahaan asuransi sendiri memiliki resiko sebagaimana perusahaan ... -
Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai Kreditor terhadap Pengelola Gudang berdasarkan Subrogasi
(UNEJ, 2013)Lembaga Jaminan Resi Gudang, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat berkedudukan sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang. Kedudukan Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagai kreditor terhadap Pengelola Gudang memiliki ... -
PEMBIAYAAN MODAL ERJA DENGAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT-TAMLIK PADA BANK SYARIAH
(UNEJ, 2013)Pembiayaan adalah transaksi penyedia dana atau barang serta fasilitas lain kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah. Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ... -
Pemberhentian Kepala Daerah Dalam Hal Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(UNEJ, 2013)Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGALIHAN ASET SEWA MENYEWA TANAH ( Putusan Nomor : 1082 K/Pid.Sus/2011)
(UNEJ, 2013)Melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sepanjang mengenai frasa ... -
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012
(UNEJ, 2013)Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. ... -
PERBANDINGAN YURIDIS ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN ATAS PERBUATAN TERCELA
(UNEJ, 2013)Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan tersebut, presiden dibantu oleh seorang wakil ... -
PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS JEMBER DAN AKIBAT HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI
(UNEJ, 2013)PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember merupakan bank milik swasta. Untuk keamanan dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Cinde Wilis Jember menerapkan prinsip 5C. Analisis secara ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Galon Aqua Oleh Pelaku Usaha Serta Konsumen Air Minum Isi Ulang
(UNEJ, 2013)Dunia perdagangan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang serta kebutuhan akan barang konsumsi seperti air minum sangatlah diperlukan. Maka berbagai produk air minum yang ada dipasar beraneka ragam. Merek sebagai ...