UT-Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 6325
-
Perlindungan Konsumen Terhadap Temuan BPOM Terkait Makanan yang Mengandung Boraks
(Fakultas Hukum, 2024-08-12)Perkembangan dunia industri, khususnya di bidang makanan sudah tidak asing lagi dengan penggunaan bahan kimia, hal ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah ... -
Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Asing (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 979 PK/Pdt/2018)
(Fakultas Hukum, 2024-08-15)Kasus gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum antara Sunesh Rattan Ladharam seorang WNA (Penggugat) terhadap Kamlesh Motiram Kalwani, Johny Motiram, HSBC Indonesia, dan PT. Bank Mandiri untuk mendapatkan hak pewarisan atas ... -
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Ketiadaan Label Terjemahan Informasi dalam Produk Makanan Impornya
(Fakultas Hukum, 2024-08)Tanggung jawab pelaku usaha atas produk impor yang beredar di Indonesia tanpa informasi produk berbahasa Indonesia berdasarkan dalam perlindungan konsumen.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ... -
Analisis Perlindungan Paten Produk Ibuprofen pada Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 506 K/PDT.SUS-HKI/2021)
(FAKULTAS HUKUM, 2024-07-16)Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak dari inventor. Selain untuk menjamin-hak-hak inventor atas invensinya, perlindungan hukum terhadap produk hak kekayaan intelektual juga untuk memberikan kepastian hukum. ... -
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Yang DIlakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgm)
(Fakultas Hukum, 2024-07-19)Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, media sosial tidaklah selalu menyuguhkan manfaatnya yang memberi dampak positif, media sosial juga menciptakan ruang bagi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana melalui ... -
Kajian Yuridis Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Membangun Kepercayaan Kepada Anak (Child Grooming)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-07-26)Child grooming dapat terjadi secara langsung maupun secara daring melalui media digital. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan melindungi anak menjadi korban child grooming diperlukan komitmen, kerja sama, dan kepedulian dari ... -
Tanggung Jawab Pengusaha Properti Atas Kerugian Rumah Akibat Bencana Alam dalam Perspektif Hukum Perdata
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Kerusakan terhadap properti akibat bencana alam mengganggu stabilitas banyak sektor sebab properti merupakan kebutuhan primer yang berfungsi sebagai papan tempat tinggal, ibadah, tempat sosial, keluarga, dan lain-lain. ... -
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Wini Unggul (Studi Pada Putusan 1/PDT.G/2020/PN BJW)
(Fakultas Hukum, 2024-06-27)Penolakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perubahan Akta Yayasan Pendidikan Wini Unggul oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bjw, menimbulkan ... -
Tanggung Jawab Hukum Kresna Life terhadap Pemegang Polis atas Kegagalan Pembayaran Asuransi Unit Link berdasarkan Prinsip Indemnitas
(Fakultas Hukum, 2024-07-23)Setiap manusia dalam menjalani kehidupan akan dihadapkan dengan masalah yang silih berganti, yang mana masalah tersebut dapat mengakibatkan kerugian, oleh karena itu terdapat mekanisme untuk mengendalikan risiko yang ... -
Kebijakan Rekrutmen CPNS Kemendikbudristek Terhadap Pelamar Diaspora Berkewarganegaraan Indonesia
(Fakultas Hukum, 2024-07-12)Diaspora berkewarganegaraan Indonesia merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sah secara konstitusi. Segingga demikian, hak dan kewajibannya secara konstitusional wajib dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
Putusan Bebas Pemberian Gratifikasi Pengurusan Terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 37/pid.sus-Tpk/2021/PN jkt.pst)
(Fakultas Hukum, 2023-08-28)Gratifikasi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Gratifikasi mempunyai kemiripan dalam rumusan norma suap yang menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya. Suap pasif ... -
Perjanjian Kredit Digital SPinjam Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak
(Fakultas Hukum, 2023-07-10)Perkembangan dunia pada era globalisasi membuat manusia bergerak kearah kemajuan perkembangan dengan sangat pesat. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar pada perubahan ekonomi, sosial,dan budaya secara signifikan. ... -
Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan Nomor: 289/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)
(Fakultas Hukum, 2023-05-19)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian para pelaku tindak pidana perdagangan orang apakah termasuk dalam kategori pengurus dalam kejahatan korporasi serta untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan yang ... -
Penjatuhan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Penerapan Restorative Justice pada Tahap Adjudikasi
(Fakultas Hukum, 2023-03-03)Penjatuhan putusan pidana bersyarat merupakan salah satu dari pelaksanaan atau dikenal dengan strafmodus pidana penjara di Indonesia. Adapun pelaksanaan pidana bersyarat adalah si terpidana tidak perlu menjalankan hukumannya ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dan/atau Musik dalam Perjanjian Lisensi dengan Media Sosial
(Fakultas Hukum, 2024-07-22)Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman seni dan budaya yang perlu dilindungi, termasuk melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum karya cipta musik ... -
Akibat Hukum Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Jalan DI Kabupaten Bogor (Studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023)
(Fakultas Hukum, 2025-03-03)Pelaku usaha umumnya berupaya memperoleh keuntungan dan memicu timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut sesuai dengan kasus yang dibahas Penulis yakni Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran ... -
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan
(Fakultas hukum, 2024-03-25)Istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, ... -
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Antar Organ Pemerintahan: Justifikasi Dan Prospek
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2025-02-28)Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. Pasal 16 UUAP, kompetensi PTUN saat ini hanya mencakup sengketa eksternal antara individu atau badan hukum perdata melawan organ pemerintahan, sementara sengketa ... -
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara
(Fakultas Hukum, 2024-06-27)Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara ... -
Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2024-06-27)Pada saat ini banyak ditemukan penyelewengan hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dimulai dari mutu barang/jasa yang tidak melindungi keamanan pembeli, mutu barang/jasa yang tidak cocok dengan promosi yang ...