UT-Faculty of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Problematika Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-09-12)Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menciptakan babak baru dalam proses pembentukan pemerintahan Negara Republik ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Mengatur Program Wajib Diniyah di Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-11-14)The role of religious education in shaping the character of students in Indonesia is significant. However, debates arise when certain districts in the country enact local regulations mandating "diniyah" education as ... -
Perlindungan Hukum Pihak Bank Jatim Cabang Jember Terhadap Pemberian Kredit yang Tidak Sesuai dengan Prosedur
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-05-27)Perbankan memiliki suatu peran penting bagi pelaksanaan perekonomian dengan mengalirkan dana sebagai bentuk perkreditan untuk masyarakat perorangan atau pun badan usaha dengan tujuan kepentingan konsumtif atau untuk ... -
Tanggungjawab Hukum Perusahaan Pengangkutan Niaga Terhadap Barang Muatan Perusahaan Produksi yang Rusak Akibat Kelebihan Muatan
(Fakultas Hukum, 2023-10-04)Segala perbuatan hukum dalam pengangkutan niaga didasarkan kepada perjanjian pengangkutan dan apabila tidak sesuai maka dapat dinyakan wanprestasi akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk ... -
Perkembangan Hukum Pidana dalam Lingkup Kesusilaan di Indonesia: Analisa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023
(Fakultas Hukum, 2023-07-31)Sebelum kedatangan Belanda yang diprakarsai oleh Vasco da Gamma pada tahun 1596, masyarakat Indonesia mengenal dan mempraktekkan hukum pidana adat. Kebanyakan hukum pidana adat tidak tertulis bersifat regional dalam arti ... -
Penyelesaian Sengketa dalam Kegagalan Transfer pada Bank Digital
(Fakultas Hukum, 2023-11-02)Kehadiran era ekonomi digital baru menyebabkan transformasi di bidang perbankan, salah satunya adalah munculnya bank digital. Bank digital tidak memiliki kantor fisik selain Kantor Pusat atau hanya memiliki kantor fisik ... -
Asas Interoperability pada Sistem Pembayaran Digital Melalui E-Commerce
(Fakultas Hukum, 2024-06-20)Budaya bisnis dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah baik dalam negeri maupun lintas batas menjadi keterbatasan untuk bisa mencapai digitalisasi yang baik. Untuk melancarkan proses bisnis baik nasional ... -
Kajian Sanksi Pidana Pelecehan Seksual menurut UU TPKS dan KUHP
(Fakultas Hukum, 2024-07-19)Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan ... -
Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Prespektif Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)ABSTRAK Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, efisiensi dan efektivitas. Namun demikian, ... -
Kebebasan Berekspresi dalam Bentuk Pertunjukan “Makan Mayit” di Tinjau dari Hukum Pidana di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-06-06)Kebebasan adalah suatu hal yang menyangkut segala kegiatan mulai dari terkecil hingga terbesar sesuai keinginan, baik secara sendiri maupun berkelompok dengan tidak bertentang terhadap norma-norma, aturan-aturan, ... -
Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Mna)
(Fakultas Hukum, 2024-06-20)Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa dapat terjadi pada tindak pidana penganiyaan seperti pada ... -
Persekongkolan Tender dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum
(Fakultas Hukum, 2023-08-18)Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh pemerintah dalam mendapatkan partner terbaik untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Namun pada kenyataanya, ... -
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Marketplace Atas Informasi Harga Produk yang Menyesatkan dalam Transaksi Jual Beli Barang Flash Sale
(Fakultas Hukum, 2024-05-15)Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan sehingga membawa dampak yang besar terhadap transformasi sosial. Kemajuan tersebut dapat digunakan sebagai peluang bisnis atau promosi ... -
Perlindungan Hukum Bagi Driver PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Terhadap Penyalahgunaan Layanan Orderan Maxim Food and Shoop Oleh Konsumen
(Fakultas Hukum, 2024-06-20)Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone. Salah satu perusahaan ojek online di Indonesia adalah Maxim. Maxim merupakan salah ... -
Politik Hukum dan Konstitusionalitas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa
(Fakultas Hukum, 2024-06-11)Pasca reformasi pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 5 tahun selama 2 periode, pada Undang-Undang ... -
Tanggung Jawab Hukum Bank dalam Pengembalian Sertifikat Jaminan Milik Nasabah yang Telah Lunas Pinjamannya
(Fakultas Hukum, 2024-06-03)Salah satu kegiatan jasa yang ditawarkan perbankan yakni pinjaman kredit. Dalam kegiatan tersebut melahirkan sebuah perjanjian hukum antara pihak bank dengan nasabah yang mengharuskan pihak bank dan nasabah untuk melaksanakan ... -
Kepastian Hukum Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2015
(Fakultas Hukum, 2024-06-11)Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung serta roda sentral perekonomian Indonesia, telah terbukti sejak krisis moneter pada Tahun 1998 hingga saat ini memberikan kestabilan ekonomi untuk ... -
Kemampuan Pertanggung Jawaban dan Pemidanaan Pelaku Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Hukum Pidana Indonesia
(Fakultas Hukum, 2024-04-22)Tujuan studi ini untuk mengkaji pertanggung jawaban dan pemidanaan penyandang disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. studi ini menggunakan metode penelitian ... -
Sanksi Publisitas dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Faculty of Law, 2023-02-06)Perdagangan orang dinyatakan oleh Konvensi Palermo sebagai kejahatan trans nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius. Indonesia menanggapi perkembangan kasus perdagangan orang dengan mengesahkan Undang-undang ... -
Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian
(Fakultas Hukum, 2023-10-12)Peradilan agama telah mempraktekkan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2oo8. Mediasi perkara perceraian atau bisa disebut dengan “sengketa hati” dikarenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis. ...
RSS 1.0