• Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Antar Organ Pemerintahan: Justifikasi Dan Prospek 

  PAMBUDI, Enggar Hayu (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2025-02-28)

  Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. Pasal 16 UUAP, kompetensi PTUN saat ini hanya mencakup sengketa eksternal antara individu atau badan hukum perdata melawan organ pemerintahan, sementara sengketa ...

• Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara 

  ADILAH, Yustisio Thariq (Fakultas Hukum, 2024-06-27)

  Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara ...

• Upaya Hukum Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia 

  RUSAMSI, In Am Yus (Fakultas Hukum, 2024-06-27)

  Pada saat ini banyak ditemukan penyelewengan hak-hak konsumen yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dimulai dari mutu barang/jasa yang tidak melindungi keamanan pembeli, mutu barang/jasa yang tidak cocok dengan promosi yang ...

• Pertanggungjawaban Perdata pada Arisan Berbentuk Tabungan Lebaran yang Dikumpulkan Melalui Koin Kripto Tidak Terdaftar (Studi Kasus pada Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Cbi) 

  HIKMAWATI, Ratna (Fakultas Hukum, 2024-07-22)

  Perkembangan teknologi dalam bidang investasi menimbulkan muncul beragam aplikasi investasi yang menawarkan investasi secara online. Namun, perkembangan tersebut diiringi dengan dampak negatif yaitu munculnya investasi ...

• Kebijakan Kriminalisasi Perundungan Verbal yang Mengakibatkan Korban Bunuh Diri 

  HENING, Citra Jiwa (Fakultas Hukum, 2024-07-16)

  Belakangan cukup marak diberitakan terkait kasus perundungan verbal yang mengakibatkan korban bunuh diri. Persoalan terkait perundungan yang mengakibatkan korban bunuh diri merupakan permasalahan yang menarik sekaligus ...

• Putusan Bebas Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Halangan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Blg) 

  NARULITA, Shinta (Fakultas Hukum, 2024-07-17)

  Perkawinan halangan merupakan perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal-usul perkawinan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan sering kali mengalami inkonsistensi dalam ...

• Perlindungan Hak Cipta Pada Ekspresi Budaya Tradisional Motif Kerajinan Perak Celuk Bali Yang Dikomersialkan 

  ROSA, Luh Tantri Effriena (Fakultas Hukum, 2024-07-02)

  Hak kekayaan intelektual komunal berkembang dari budaya masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya adalah cara hidup yang ada di wilayah kelompok masyarakat yang berbentuk adat istiadat, ...

• Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kelalaian Pengelola Jalan Tol 

  ANDREYAN, Renaldi Dwi (Fakultas Hukum, 2023-03-27)

  Pertumbuhan ekonomi yang makin pesat juga mendukung pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan jalan tol. Sebagai jalan bebas hambatan, jalan tol menarik tarif untuk penggunanya, sehingga dalam penyelenggaraannya ...

• Kajian Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Pantai Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 

  SARI, Leni Maulita (fakultas hukum, 2023-08-29)

  Dalam proses pelaksaan pemanfaatan sumber daya mineral, Negara tidak sepenuhnya dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tanpa campur tangan pihak lain, yang mana suatu Negara sudah semestinya membutuhkan ...

• Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia 

  NUGROHO, Ridho Arif (Fakultas Hukum, 2025-02-17)

  Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang ...

• Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi 

  MAULIDYAH, Izmi (Fakultas Hukum, 2023-09-25)

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen terkait keabsahan pelaksanaan kesepakatan pada perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum ...

• Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman (lender) Atas Terjadinya Gagal Bayar dalam Peer To Peer Lending Akibat Force Majeure (Studi Kasus PT. Tanihub) 

  ADINDASYAH, Citra Meylia (Fakultas Hukum, 2024-05-21)

  Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berinvestasi, khususnya melalui model P2P Lending di sektor pertanian. Namun kasus PT. Tanihub menyoroti permasalahan yang muncul. Mereka gagal ...

• Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Klien Atas Pembayaran Honorarium Jasa Advokat Melalui Perjanjian Lisan (Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN. Sby) 

  UTAMI, Putri Mega (Fakultas Hukum, 2023-09-19)

  Peranan advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang penting, terutama dalam mengatasi permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang atau badan hukum dengan cara memberikan bantuan berupa jasa ...

• Perlindungan Koperasi Terhadap Anggota Koperasi yang Meninggal Dunia dan Mempunyai Tunggakan Hutang di Koperasi 

  GULTOM, Teresia Fransiska (Fakultas Hukum, 2023-06-15)

  Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip koperasi memiliki berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya adalah simpan pinjam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan simpan pinjam koperasi tidak ...

• Pengatturan Badan Bank Tanah terhadap Fungsi Sosial atas Tanah dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat 

  BS, Abdullah Sadig Taha (Fakultas Hukum, 2024-01-29)

  Kewajiban pemerintah adalah mengelola tanah untuk kepentingan umum dan pribadi sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara untuk ...

• Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN.Arm 

  NOVANTI, Weni Tri (Fakultas Hukum, 2024-04-29)

  Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga diharapkan dapat ...

• Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Penyandang Disabilitas (Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/Pn. Bla) 

  AGUNG, Camelina Desinta Yulia (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2025-02-26)

  Tindak pidana persetubuhan pada korban disabilitas adalah kejahatan yang sangat serius. Persetubuhan yang dilakukan terhadap korban disabilitas dan pelaku dalam hal ini merupakan ayah kandung korban dalam hal pembuktian ...

• Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Perusahaan Fintech Berbasis peer to peer Lending 

  INDRIYANI, Ilda (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2023-12-06)

  Kemajuan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal finansial. Hal ini juga berpengaruh pada sektor keuangan yang menghadirkan Financial Technology (Fintech). Fintech adalah ...

• Tanggungjawab Hukum Perusahaan Pengangkutan Niaga Terhadap Barang Muatan Perusahaan Produksi Yang Rusak Akibat Kelebihan Muatan 

  FADHLURRAHMAN, Asyhab Dzakwan (Fakultas Hukum, 2023-10-04)

  Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas semakin diminati masyarakat khususnya para pemilik modal dikarenakan terdapat kemudahan dan keuntungan tersendiri untuk usaha yang berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan ...

• Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Lingkungan Peradilan Militer Dalam Perspektif Keadilan 

  Maulana, Rifqi Arif; MAULANA, Rifqi Arif (Fakultas Hukum, 2024-03-01)

  Persamaan di depan hukum memiliki arti bahwa setiap orang diakui haknya dalam memperoleh perlindungan hukum dan wajib diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 26 International Covenant on Civil and ...

View more