UT-Faculty of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Perlindungan Hukum pada Hak Atas Merk yang Memiliki Persamaan
(Fakultas Hukum, 2024-10-11)Seiring dengan adanya perkembangan perdagangan yang semakin pesat dan bebas maka berkembang juga pelanggaran-pelanggaran merek terutama terkait dengan persamaan merek yang telah beredar dipasaran. Terjadinya pelanggaran ... -
Perlindungan Hukum Bagi Franchisee yang Dirugikan oleh Franchisor dalam Konsep Waralaba Menantea
(Fakultas Hukum, 2024-11-29)Istilah Waralaba (franchise) berasal dari Bahasa Perancis ”affranchir” yang berarti to free artinya membebaskan. Waralaba memberikan kebebasan kepada orang lain guna mengizinkan untuk membuat, menggunakan atau menjual ... -
Praktik Kartel Suku Bunga Pinjaman Online dalam Financial Technology
(Fakultas Hukum, 2024-12-09)Perusahaan umumnya berorientasi pada laba dan keuntungan bagi pemegang saham, namun mereka tidak bisa menghindari konflik dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk operasional dan pertumbuhan. Regulasi persaingan usaha ... -
Teori Presipitasi Korban (Victim Precipitation Theory) Sebagai Parameter Peringanan Pidana Bagi Terdakwa
(Fakultas Hukum, 2024-08-27)Bahwa teori presipitasi korban dapat menjadi alasan teoritik bagi hakim untuk meringankan pidana kepada pelaku. Teori presipitasi korban sebagai alasan teoritik dapat diklasifikasikan sebagai peringanan pidana yang bersifat ... -
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah BNI yang Mengalami Card Trapping (Studi Putusan Nomor Perkara: 149/Pdt.G/2021/PN Dps)
(Fakultas Hukum, 2024-11-20)Keberadaan lembaga jasa keuangan dewasa ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, karena menyajikan berbagai layanan yang mempermudah kehidupan sehari-hari dan mempermudah kegiatan ekonomi. Salah satu lembaga jasa keuangan ... -
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Gumuk untuk Pertambangan
(Fakultas Hukum, 2024-11-07)Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdapat 1.670 gumuk yang telah terinventarisir di Kabupaten Jember. Akhir-akhir ini gumuk di Kabupatem Jember banyak mengalami kerusakan ... -
Penerapan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Pemilik Yayasan Panti Asuhan (Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Pwt)
(Fakultas Hukum, 2024-09-19)Perampokan, penodongan, pembunuhan, pencabulan dan pemerkosaan merupakan contoh dari berbagai contoh kejahatan di masyarakat. Berdasarkan berbagai jenis contoh kejahatan tersebut, pencabulan merupakan salah satu kejahatan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Roller Coaster yang Mengalami Kegagalan Fungsi Alat Keselamatan di Taman Hiburan
(Fakultas Hukum, 2024-07-18)Wisata telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan Indonesia sejak awal, karena kekayaan alam, budaya, dan sejarahnya. Perkembangan zaman menunjukkan minat masyarakat terhadap wisata dengan harga terjangkau, ... -
Penjatuhan Pidana bagi Anak Pelaku dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban (Putusan Nomor 4/PID.SUSAnak/2020/PN.Kka)
(Fakultas Hukum, 2024-10-24)Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perhatian, pengawasan, hak dan perlindungan dari segala betuk kekerasan. Namun, perlindungan anak mempunyai eksistensi yang sangat penting terutama terhadap kasus ... -
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Jual Beli Melalui E-Commerce dengan Sistem Pembayaran di Tempat Atau Cash On Delivery (COD)
(Fakultas Hukum, 2024-10-21)Dalam jual beli online melalui E-commerce ataupun Marketplace disediakan berbagai macam sistem pembayaran yang semakin mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu sistem pembayaran yang sedang ... -
Levering Atas Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN Bnj)
(Fakultas Hukum, 2024-06-04)Putusan No.54/Pdt.G/2018/Pn Bnj memuat perkara tentang peralihan hak atas tanah sebagai objek jual beli, dalam perkara tersebut tercantum bahwa para Penggugat melakukan proses pembelian tanah yang dibeli dari pihak Tergugat ... -
Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Terhadap Korban Luka Berat (Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN.Olm)
(Fakultas Hukum, 2024-06-24)Tujuan artikel ini untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN. Olm telah sesuai dengan fakta persidangan dan dasar penjatuhan pidana bebas pada perkara ... -
Pengangkatan Unsur TNI Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Ditinjau Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-07-04)Pemilihan Umum adalah konkretisasi konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum di Indonesia tidak hanya diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif saja, melainkan juga ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Akibat Wanprestasi (Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PN JKT SEL)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-06-10)Perusahaan asuransi di Indonesia, termasuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912), terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Namun, masalah muncul ketika perusahaan ini gagal ... -
Analisis Yuridis Dakwaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Sela Nomor : 734/Pid.B/2021/PN.Jmr)
(Fakultas Hukum, 2024-11-01)Terdapat isu hukum yang menarik untuk dikaji terkait surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum pada Putusan Sela Nomor 734/Pid.b/2021/PN.Jmr dengan terdakwa Tedjo Santoso bin Warsito. Surat dakwaan yang dimuat ... -
Akibat Hukum Persekongkolan Tender pada Proyek Pengurugan Lahan dan Pembangunan Revetment Studi Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020
(Fakultas Hukum, 2024-07-22)Perkembangan perekonomian dunia yang kompetitif dewasa ini disebabkan oleh adanya globalisasi dan telah memicu para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha secara ketat. Bahwasannya persaingan usaha yang sehat merupakan ... -
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penelantaran Pendaki Gunung Rinjani oleh Tour Guide
(Fakultas Hukum, 2023-07-23)Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Adanya Undang-undang perlindungan konsumen juga bertujuan untuk ... -
Eksistensi Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif Menurut KUHP Baru
(Fakultas Hukum, 2024-10-08)Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) yang akan berlaku pada tahun 2026, salah satunya ketentuan yang dimuat y dalam ... -
Asas Keterbukaan dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa (Studi Kasus di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Jember)
(Fakutas Hukum, 2024-06-11)Pendistribusian pupuk bersubsidi didesa wringintelu untuk memenuhi kebutuhan petani dalam memupuk tanamannya. Pupuk sangat penting untuk menyuburkan tanaman. Masyarakat mendapatkan pupuk dari kios terdekat. Meskipun ... -
Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2024-08-22)Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidup. Jual beli terjadi karena adanya suatu perikatan antara dua subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan. ...