MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 261-280 of 364
-
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR BAGI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN DAN SISTEM HUKUM KEBENDAAN NASIONAL
(2015-03-26)Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disebut UU SBSN, salah satu sumber pembiayaan APBN adalah dengan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau ... -
PRINSIP LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PERSPEKTIF DIBERLAKUKANNYA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), sehingga diperoleh ... -
PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(2014-12-02)Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia setelah masuknya perbankan syariah tahun ... -
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM MENGENAI UANG TITIPAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(2014-12-02)Tipe penelitian dalam tesis ini berupa yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach), sehingga diperoleh kesimpulan yaitu adanya ... -
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-12-02)Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkembangan tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami perubahan dalam ... -
PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-11-11)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik ... -
KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
(2014-11-11)Sejak berlakunya UU No 12 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 10 tahun 2004, perubahan tersebut nampak dari pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang sebelumnya di dalam UU No. 10 Tahun 2004, TAP MPR tidak lagi di cantumkan di ... -
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2014-11-11)Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan ... -
PRINSIP PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2014-11-11)Hasil penelitian : 1) Berpijak dari sejarah pendaftaran tanah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan ... -
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
(2014-11-11)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat dieksekusi, kedua,mengkaji dan menganalisis prinsip bagi pihak ... -
PERSAMAAN HUKUM KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2014-11-11)Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang ... -
KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang ... -
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ... -
PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2014-05-12)Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini. Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. ... -
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(2014-05-12)Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integrative, dan ... -
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ... -
DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-05-12)Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
(2014-05-12)Perjanjian baku dengan syarat eksonerasi dapat dibatalkan, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat eksonerasi sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya ... -
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA
(2014-05-12)Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ... -
KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK
(2014-05-12)Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ...