MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 241-260 of 334
-
PERSAMAAN HUKUM KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(2014-11-11)Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang ... -
KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang ... -
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ... -
PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN SECARA PARATE EXECUTIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2014-05-12)Penelitian ini dihasilkan pembahasan-pembahasan sebagai berikut ini. Pertama, prinsip-prinsip pelelangan obyek hak tanggungan: 1. Kantor lelang sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam pelelangan obyek hak tanggungan. ... -
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(2014-05-12)Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integrative, dan ... -
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ... -
DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-05-12)Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
(2014-05-12)Perjanjian baku dengan syarat eksonerasi dapat dibatalkan, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat eksonerasi sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya ... -
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA
(2014-05-12)Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ... -
KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK
(2014-05-12)Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ... -
DILEMA ANTARA LEGITIMASI DENGAN EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG THE DILEMMA BETWEEN LEGITIMATION WITH THE EFFICIENCY COST IN THE PUBLIC ELECTION OF THE DISTRICT HEAD AND VISE OF THE DISTRICT HEAD DIRECTLY
(2014-01-29)Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah bergulir sejak 2005 setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menarik untuk dikaji oleh para pemerhati maupun ... -
ASAS-ASAS MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA THE PRINCIPLES OF INDUSTRIAL RELATIONSHIPMEDIATION ON STATE COMPANY
(2014-01-29)Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( UU PPHI ) merupakan jawaban atas berbagai persoalan tentang perselisihan hubungan industrial yang semakin meningkat dan komplek. UU ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Legal Protection Towards Wife Wish Respect To Marital Assets in The Divorce Case at Religion Court)
(2014-01-29)Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perlindungan tersebut dapat berupa ... -
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH
(2014-01-29)Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional Pekerja/Buruh. Adapun isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah ada ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
(2014-01-29)Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap istri atas harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perlindungan tersebut dapat berupa ... -
ASAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
(2014-01-29)Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA/BURUH
(2014-01-29)Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau dari Hak Konstitusional Pekerja/Buruh. Adapun isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah ada ... -
DASAR HUKUM DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS ( VRIJSPRAAK ) PADA PENERAPAN KUHAP TERKAIT AZAS KEPASTIAN HUKUM
(2014-01-28)In a court proceeding, there are several steps, but the most critical stage to the litigants is the stage where the Judge reads the verdict. Article 191 and Article 193 of Criminal Procedure Code determines the verdict ... -
KEBIJAKAN FORMULASI KETENTUAN PENUNTUTAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
(2014-01-28)Kebijakan formulasi ketentuan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebijakan dasar pembentuk UndangUndang (DPR) bersama pemerintah dalam bidang penuntutan yang akan, sedang dan ...