Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 69-88 of 331
-
Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Hak Cipta Potret Nyonya Meneer Akibat Beralihnya Kepemilikan Merek Dagang Nyonya Meneer
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-12-08)Penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu Bab 1 tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang penelitian ini adalah kasus Charles Saerang yang menggugat ganti rugi terhadap PT. Bhumi Emphon Mustika terkait merek dan ... -
Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun
(2019-01)Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Perikatan Jual Beli Rusun serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi ... -
KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK
(2014-05-12)Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ... -
Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Digital Asset dalam Prespektif Hukum Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-01-10)Kemunculan uang elektronik telah mengakibatkan bergesernya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kertas, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan uang eleketronik dalam kehidupan ... -
Kepastian Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik
(Fakultas Hukun, 2024-01-07)Indonesia telah memasukan konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, ketentuan tersebut dipandang masih belum bisa menjadi landasan ... -
Kepastian Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung
(Fakultas Hukum, 2023-07-06)Perubahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ... -
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Sebagai Pejabat Pemerintah
(2018-07-30)Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, keberadaannya didasarkan pada wilayah kerja di Kecamatan karena jabatannya. Dalam hal yang bersangkutan berkedudukan sebagai kepala wilayah sebagaimana diatur dalam ... -
Kepastian Hukum Kewenangan Pejabat Pembuat Surat Keterangan Waris
(Fakultas hukum, 2023-12-07)Pluralisme hukum pada masa penjajahan Belanda masih ada khususnya dibidang keperdataan. Salah satu penerapannya yang berlaku kini adalah aturan penerbitan Surat Keterangan Hak Waris yang terbagi menjadi tiga pejabat yang ... -
Kepastian Hukum Penggunaan Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Utang di Bank
(Fakultas Hukum, 2023-12-12)Youtube adalah platform berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi, menonton serta berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui videovideo yang telah diunggah sebelumnya, youtube pertama kali muncul ... -
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
(2019)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ... -
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
(Fakultas Hukum, 2023-06-16)Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ... -
Kewajiban Perpajakan Atas Commanditaire Venootschap (Cv) Yang Telah Bubar
(2019)Saat ini Comanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. ... -
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ... -
KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL MEMERINTAHKAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU/PENGGUNA NARKOTIKA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(2015-04-21)Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sampai saat ini membawa dampak yang begitu besar dalam bidang narkotika baik perkembangan jenis narkotika maupun modus-modus operandi pelaku tindak pidana di bidang narkotika. ... -
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA
(2014-05-12)Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ... -
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ... -
KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DAN GUBERNUR DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
(2018-11-08)Pasal 24 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ... -
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Murabahah
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-22)Banyak notaris yang membuat akta akad syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan ... -
Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Waris bagi Anak-Anak yang Dilahirkan pada Hubungan Sedarah (Anak Sumbang) (Ditinjau dari hukum waris berdasar KUH Perdata)
(FAKULTAS HUKUM, 2021-03-21)Permasalahan yang sering terjadi pada masa kini yaitu mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah (insect). Manusia cenderung tidak lagi mentaati norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik norma agama, sosial maupun ... -
Kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2021-07-14)Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana anak. Namun dalam perkembangannya Keadilan Restoratif juga dibutuhkan pada perkara pidana ...