Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 264-283 of 315
-
Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta
(2019-04-09)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan hukum yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah ratio legis hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hak ... -
Prinsip Pertanggung Jawaban Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara on Line
(2019-05-05)Bab I. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 13 UUJF menyebutkan pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, wakil atau kuasanya. Notaris dapat membantu penerima fidusia selaku kuasa ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta yang Pernah Dibuat
(Fakultas Hukum, 2019-01-29)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat the Principle of Notary Retiree Accountability for Deeds Ever Made
(2019-08-20)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
(2019-09-05)Kemajuan dalam bidang teknologi juga mendorong kemajuan dalam bidang transportasi yang semakin pesat. Kemajuan yang semakin pesat tersebut mengharuskan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pengaturan ... -
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-12-14)Berdasarkan perjanjian pembaiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember dapat disimpulkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut belum lahir jaminan ... -
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-07)Keberadaan jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk itu dalam meletakkan pembebanannya dalam hukum kebendaan disyaratkan adanya hak kepemilikan atas benda ... -
PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK AKIBAT PERJANJIAN DENGAN KLAUSUL PEMBATASAN
(2014-01-27)Transaksi elektronik (e-commerce) menciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (paperless) dan para pihak yang melakukan transaksi dapat tidak bertemu langsung (face to face), sehingga dapat dikatakan ... -
Prinsip the Privity of Contract dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Daring
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak ... -
PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(2014-11-11)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengetahui dan memahami prinsip-prinsip akuisisi saham perseroan terbatas jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-20)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PRINSIP-PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS HAK CIPTA KARYA SENI TENUNAN TRADISIONAL (TENUN IKAT SUMBA TIMUR)
(2013-12-24)Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, memiliki keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-20)One role which is organized in Act (UU) number 21 year 2008 about Syari’ah banking is lex specialist Syari`ah Banking Management which contain the use of assurance in financing distribution of Syari`ah Banking. ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARI`AH
(2013-12-24)Salah satu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah yang merupakan lex specialis pengaturan bank Syari`ah adalah ketentuan penggunaan jaminan dalam penyaluran pembiayaan perbankan ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
(2013-12-19)Financing by murabaha contract is one of the product distribution of funds by Islamic banks to customers in the form of goods using purchase contract. Bank here as a creditor due to channel funds to purchase consumer ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2014-01-28)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-20)Tesis ini menekankan pada prinsip-prinsip hukum pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara di Indonesia. Dalam pengadaan tanah oleh PT Perusahaan Listrik Negara berlaku pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDONESIA
(2013-12-24)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Landasan Konstitusional bagi pengaturan, penyediaan, penggunaan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Hak Menguasai ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ... -
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Legal Principles Of Power Of Attorney For Mortgage Imposition (SKMHT) On Credit Agreement On Home Ownership)
(2013-12-19)Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak ...