Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 195-214 of 315
-
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik
(2019-02-06)Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat ... -
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Merenvooi Akta Otentik Tanpa Sepengetahuan Para Pihak
(2019-09-17)Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana Notaris yang merenvooi akta otentik tanpa sepengetahuan para pihak. Permasalahan ini dilatar belakangi bahwa diantara banyak Notaris ... -
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Dilakukan oleh Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi
(FAKULTAS HUKUM, 2019-11-23)Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekshibisionisme dalam Tindak Pidana Merusak Kesusilaan di Muka Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Perkembangan yang terjadi tindak pidana kekerasan seksual digolongkan dalam perbuatan kekerasan seksual non fisik dan kekerasan seksual fisik. Penyimpangan seksual tergolong sebagai paraphilia, diartikan bentuk perilaku ... -
PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(2015-12-10)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ... -
POLITIK DINASTI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2017-10-19)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraanya, hal ini bersumber dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ... -
Politik Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Tanpa Izin Tinggal
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-13)Keberadaan orang asing yang tinggal tanpa memiliki izin tinggal akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, dimana Negara mengharapkan kedatangan orang asing akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ... -
Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020
(Fakultas Hukum, 2022-04-20)Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan dilaksanakan pada bulan September 2020. Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Serentak ... -
PRINSIP AKAD ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(2014-12-02)Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Konsep asuransi secara syariah mulai berkembang tahun 1993 di Indonesia setelah masuknya perbankan syariah tahun ... -
Prinsip At’ Ta’Awun pada Asuransi Syariah Bidang Pertanian di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2022-12-28)Pertanian merupakan bagian tumpuan Indonesia guna menopang pembangunan nasional, meskipun menjadi sektor penyanggga perokonomian nasional tidak jarang para petani sering mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa ... -
PRINSIP BAGI HASIL AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(2013-12-19)Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ... -
Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
(2019-04-15)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor ... -
Prinsip Deklaratif Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik Melalui Media Internet
(2018-11-12)Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti ... -
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ... -
PRINSIP FUNGSI SOSIAL HAK-HAK ATAS TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAH
(2013-12-02)Pembangunan Nasional yang berorientasi pada ekonomi senantiasa terkait dan terpadu dengan bidang sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan terutama bidang hukum. Pembangunan ekonomi berhubungan dengan ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
(2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(2014-01-28)Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian ... -
Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana DI Televisi
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2019-01-15)Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi ... -
Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba
(Fakultas Hukum, 2021-07-01)Waralaba merupakan suatu bentuk perkembangan terhadap suatu pemberian hak dan kewajiban usaha yang mengandalkan kemampuan mitra usahanya dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralaba melalui tata cara dan ... -
Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan.
(2018-07-12)Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Yang Selanjutnya Disingkat Uujn) Menyebutkan Bahwa : “Notaris Adalah Pejabat Umum Yang Berwenang ...