Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 120-139 of 331
-
Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak
(Fakultas Hukum, 2024-01-18)Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingakan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan ... -
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASAR ATAS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-12-02)Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perkembangan tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami perubahan dalam ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan atas Jual Beli Tanah dan/ atau Bangunan
(2018-12-04)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan ( Retribusi of Income Tax in the Transaction of Land and or Building)
(2018-07-27)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang
(Fakultas Hukum, 2022-06-02)Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk ... -
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-19)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(2013-12-24)Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Atas resolusi PBB ... -
Penerapan Kebijakan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terkait Perkara Tindak Pidana Umum
(FAKULTAS HUKUM, 2022-12-21)Jaksa Agung melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 sebagai dasar Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak Pidana Umum dalam rangka menjalankan pengendalian ... -
Penetapan Daftar Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi
(2019-07-19)Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan ... -
PENGADAAN TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DI ATAS TANAH HAK ULAYAT
(2013-12-19)Pokok bahasan tesis ini akan membahas mengenai pengadaan tanah hak ulayat untuk investasi pertambangan apakah dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hal ini dapat diketahui jika mencermati ... -
Pengaturan Dan Pengunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia
(2018-11-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan penghimpunan dana kelapa sawit di Indonesia, meliputi Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93 ayat (4), Peraturan Pemerintah ... -
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA
(2013-12-18)Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan ... -
PENGATURAN TATANIAGA GULA NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN SWASEMBADA GULA
(2015-12-07)rah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ... -
PENGAWASAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN HASIL GUNA DAN DAYA GUNA ZAKAT
(2013-12-24)Alms management organization (OPZ) in Indonesia which in Badan Amil Zakat (BAZ) or Lembaga Amil Zakat (LAZ) have the main role in increasing the result and the efficiency. Based UU No.38 year 1999 about the alms ... -
PENGAWASAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN HASIL GUNA DAN DAYA GUNA ZAKAT (Supervision of The Alms Management Organization in Increasing The Result and The Efficiency)
(2013-12-19)Organisasi Pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia baik yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan UU No. ... -
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP KEARIFAN LOKAL (Studi di Desa Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)
(2014-01-27)RINGKASAN Problem lingkungan hidup pada dasa warsa sekarang ini tidak saja menjadi masalah internal Negara Indonesia yang memiliki karakteristik bentang alam yang berbeda tetapi juga masalah lingkungan menjadi sorotan ... -
Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik Dengan Menggunakan Meterai Elektronik
(2019-04-25)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permaslahan yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah dasar pertimbangan hukum dikenakannya suatu pajak dalam sebuah dokumen dengan menggunakan ... -
Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69?PUU-XIII/2015
(Fakultas Hukum, 2019-06-02)Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terdapat dualisme kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. ... -
Penggolongan Notaris Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pertambahan Nilai Dalam Sistem Perpajakan Nasional
(2018-12-19)Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut dalam ...