UT-Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 61-80 of 6214
-
Penegakan Hukum Atas Dampak Lingkungan dari Usaha Peternakan Ayam Pedaging Tradisional pada Permukiman Masyarakat di Desa Sukosari ,Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2023-10-13)Pencemaran lingkungan hidup adalah modifikasi yang tidak diinginkan dari lingkungan, yang sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia serta akibat ambiguitas tindakan manusia, akibat dari pencemaran atau bahaya ... -
Kewenangan Praperadilan dalam Memeriksa Permohonan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dengan Alasan Daluwarsa Masa Pengaduan (Putusan Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Bau)
(Fakultas Hukum, 2024-06-21)Praperadilan dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa keabsahan upaya paksa dan proses pemeriksaan prapenuntutan sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk dituntut. Terdapat kekeliruhan yang dilakukan ... -
Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2491 K/Pid.Sus-LH/2021)
(Fakultas Ilmu Hukum, 2023-11-07)Illegal Logging menjadi Salah satu tindak pidana yang membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diharapkan memberikan ... -
Tanggung Gugat Penyedia Jasa Layanan Telekomunikasi Bagi Pengguna Jasa Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi
(Fakultas Hukum, 2023-11-22)Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak bagi masyarkat Indonesia saat ini. Banyak dampak positif yang dapat dirasakan dari perkembangan dan kemajuan teknologi. Namun, tidak hanya dampak positif, perkembangan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Investor terhadap Pelanggaran Keterbukaan Informasi oleh Emiten
(Fakultas Hukum, 2023-09-25)Keterbukaan informasi adalah salah satu prinsip yang ada di pasar modal global, yaitu sesuatu yang telah dicoba dan diuji oleh semua pihak dalam kaitannya dengan pasar modal. Ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor ... -
Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT. Dharma Satya Nusantara dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 34/KPPU-M/2020)
(Fakultas Hukum, 2023-10-26)Seiring berjalannya waktu, persaingan pada dunia usaha yang terjadi jugalah semakin kompleks. Pada persaingan usaha sendiri, tentunya memberi dampak pada pelaku usaha baik dampak secara positif ataupun negatif. Meskipun ... -
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Usaha Ekonomi Kreatif sebagai Objek Jaminan Utang
(Fakultas Hukum, 2023-10-11)Objek jaminan utang pada umumnya adalah benda-benda yang memiliki wujud (tangible asset) seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Namun dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif tepatnya ... -
Kepastian Hukum Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan
(Fakultas Hukum, 2023-08-09)Pengesahan UU 6/2023 menimbulkan norma baru terhadap pemberian HGU, yang disebutkan dalam Pasal 129 Ayat (2) bahwa hak: guna usaha; guna bangunan; dan pakai, dapat diberikan di atas HPL. Berdasarkan ketentuan penutup peraturan ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Puding Yang Mengandung Metanil Yellow
(Fakultas Hukum, 2023-09-12)Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintetis yang masih banyak digunakan sebagai campuran untuk mempercantik warna pada makanan. Namun karena minimnya pengetahuan tentang batas pemakaian terhadap pewarna tersebut membuat ... -
Analisis Masa Jabatan Kepala Desa
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-07-19)Perlu diketahui jika desa juga mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan daerah, karena memiliki suatu kesatuan masyarakat. Kepala desa merupakan pemimpin yang menggerakkan dan mempunyai otoritas penuh di pemerintahan ... -
Perdebatan Sistem Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Fakutas Hukum, 2024)Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ... -
Pungutan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
(Fakultas Hukum, 2024-05-16)Peran pemerintah desa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai wujud percepatan dan kemudahan pendaftaran hak kepemilikan tanah bagi masyarakat melalui program PTSL memerlukan partisipasi ... -
Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual
(Fakultas Hukum, 2024-03-06)Mengevaluasi tentang pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyuwangi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif ... -
Pertimbangan Hakim dalam Tidak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2021/PN Pky)
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Kejahatan yang berhadapan dengan hukum sering terjadi, salah satunya yaitu eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual merupakan tujuan dari adanya perdagangan orang saat ini semakin marak terhadap korban yaitu perempuan ... -
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending dalam Perjanjian Elektronik pada Aplikasi Akulaku
(Fakultas Hukum, 2023-12-19)Perkembangan zaman telah memengaruhi transformasi dalam sektor finansial, khususnya melalui kemajuan informasi dan teknologi. Fenomena pinjaman online menjadi salah satu hasil dari evolusi ini, memungkinkan peminjam dan ... -
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penggantian Hakim Konstitusi
(Fakultas Hukum, 2024-01-09)Tindakan hakim konstitusi Aswanto menganulir undang-undang ternyata direspon oleh DPR dengan sebuah penggantian yang diklaim telah sesuai fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan penggantian ... -
Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid.Sus/2022
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-03-28)Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional di mana dampak yang ditimbulkannya dapat dikategorikan sebaga kejahatan luar biasa. Karena dampaknya yang luar biasa tersebut maka disikapi dengan serius ... -
Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah pada Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(Fakultas Hukum, 2024-06-03)Penelitian ini berangkat dari terbitnya pengaturan tentang tarif batas atas dan/atau batas bawah pada penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang ... -
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Odgj Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)
(fakultas hukum, 2024-01-29)The ability to be held accountable for defendants with schizophrenic mental disorders is not regulated in detail in Article 44 of the Criminal Code. in the trial that decides the defendant is capable of being held accountable ... -
Kewajiban Notaris Sebagai Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang terstruktur dan variatif, yang pelaksanaannya dapat memanfaatkan lembaga keuangan maupun lembaga di luar sistem keuangan. Dalam upaya memberantas tindak pidana ...