UT-Faculty of Law
Browse by
Recent Submissions
-
Pertanggungjawaban Perdata pada Arisan Berbentuk Tabungan Lebaran yang Dikumpulkan Melalui Koin Kripto Tidak Terdaftar (Studi Kasus pada Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Cbi)
(Fakultas Hukum, 2024-07-22)Perkembangan teknologi dalam bidang investasi menimbulkan muncul beragam aplikasi investasi yang menawarkan investasi secara online. Namun, perkembangan tersebut diiringi dengan dampak negatif yaitu munculnya investasi ... -
Kebijakan Kriminalisasi Perundungan Verbal yang Mengakibatkan Korban Bunuh Diri
(Fakultas Hukum, 2024-07-16)Belakangan cukup marak diberitakan terkait kasus perundungan verbal yang mengakibatkan korban bunuh diri. Persoalan terkait perundungan yang mengakibatkan korban bunuh diri merupakan permasalahan yang menarik sekaligus ... -
Putusan Bebas Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Halangan (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN.Blg)
(Fakultas Hukum, 2024-07-17)Perkawinan halangan merupakan perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal-usul perkawinan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan sering kali mengalami inkonsistensi dalam ... -
Perlindungan Hak Cipta Pada Ekspresi Budaya Tradisional Motif Kerajinan Perak Celuk Bali Yang Dikomersialkan
(Fakultas Hukum, 2024-07-02)Hak kekayaan intelektual komunal berkembang dari budaya masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya adalah cara hidup yang ada di wilayah kelompok masyarakat yang berbentuk adat istiadat, ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kelalaian Pengelola Jalan Tol
(Fakultas Hukum, 2023-03-27)Pertumbuhan ekonomi yang makin pesat juga mendukung pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan jalan tol. Sebagai jalan bebas hambatan, jalan tol menarik tarif untuk penggunanya, sehingga dalam penyelenggaraannya ... -
Kajian Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Pantai Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
(fakultas hukum, 2023-08-29)Dalam proses pelaksaan pemanfaatan sumber daya mineral, Negara tidak sepenuhnya dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tanpa campur tangan pihak lain, yang mana suatu Negara sudah semestinya membutuhkan ... -
Tindak Lanjut dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2025-02-17)Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam pelaksanaan demokrasi semua warga Negara berpartisipasi di dalam pemilihan umum salah satunya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang ... -
Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi
(Fakultas Hukum, 2023-09-25)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen terkait keabsahan pelaksanaan kesepakatan pada perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman (lender) Atas Terjadinya Gagal Bayar dalam Peer To Peer Lending Akibat Force Majeure (Studi Kasus PT. Tanihub)
(Fakultas Hukum, 2024-05-21)Perkembangan teknologi telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berinvestasi, khususnya melalui model P2P Lending di sektor pertanian. Namun kasus PT. Tanihub menyoroti permasalahan yang muncul. Mereka gagal ... -
Perlindungan Hukum Bagi Advokat Terhadap Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Klien Atas Pembayaran Honorarium Jasa Advokat Melalui Perjanjian Lisan (Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN. Sby)
(Fakultas Hukum, 2023-09-19)Peranan advokat dalam proses penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan yang penting, terutama dalam mengatasi permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang atau badan hukum dengan cara memberikan bantuan berupa jasa ... -
Perlindungan Koperasi Terhadap Anggota Koperasi yang Meninggal Dunia dan Mempunyai Tunggakan Hutang di Koperasi
(Fakultas Hukum, 2023-06-15)Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan prinsip koperasi memiliki berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya adalah simpan pinjam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan simpan pinjam koperasi tidak ... -
Pengatturan Badan Bank Tanah terhadap Fungsi Sosial atas Tanah dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat
(Fakultas Hukum, 2024-01-29)Kewajiban pemerintah adalah mengelola tanah untuk kepentingan umum dan pribadi sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara untuk ... -
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN.Arm
(Fakultas Hukum, 2024-04-29)Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga diharapkan dapat ... -
Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Korban Penyandang Disabilitas (Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/Pn. Bla)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2025-02-26)Tindak pidana persetubuhan pada korban disabilitas adalah kejahatan yang sangat serius. Persetubuhan yang dilakukan terhadap korban disabilitas dan pelaku dalam hal ini merupakan ayah kandung korban dalam hal pembuktian ... -
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Perusahaan Fintech Berbasis peer to peer Lending
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2023-12-06)Kemajuan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal finansial. Hal ini juga berpengaruh pada sektor keuangan yang menghadirkan Financial Technology (Fintech). Fintech adalah ... -
Tanggungjawab Hukum Perusahaan Pengangkutan Niaga Terhadap Barang Muatan Perusahaan Produksi Yang Rusak Akibat Kelebihan Muatan
(Fakultas Hukum, 2023-10-04)Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas semakin diminati masyarakat khususnya para pemilik modal dikarenakan terdapat kemudahan dan keuntungan tersendiri untuk usaha yang berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan ... -
Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Lingkungan Peradilan Militer Dalam Perspektif Keadilan
(Fakultas Hukum, 2024-03-01)Persamaan di depan hukum memiliki arti bahwa setiap orang diakui haknya dalam memperoleh perlindungan hukum dan wajib diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 26 International Covenant on Civil and ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)
(Fakultas Hukum, 2023-06-08)Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan tindak pidana yang dilakukan menggunakan media elektronik. Menurut Komnas Perempuan, KBGO merupakan kejahatan yang kebanyakan korbannya adalah perempuan yang dijadikan objek ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Layanan Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi
(Fakultas Hukum, 2023-07-17)Kasus kejahatan digital (cybercrime) yang menggunakan perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu dari adanya dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi pada ... -
Problematika Penetapan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-09-12)Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak dengan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menciptakan babak baru dalam proses pembentukan pemerintahan Negara Republik ...
RSS 1.0