Asas Lex Specialis Systematis Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
Abstract
Kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO) menjadi isu yang semakin sering terjadi di era digital. KBGO
mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan daring, peretasan, dan
revenge porn, yang sering kali menargetkan perempuan berdasarkan gender
mereka. Salah satu bentuk KBGO yang marak terjadi adalah revenge porn, yakni
penyebaran konten intim tanpa persetujuan individu yang ada dalam konten
tersebut. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum
sekaligus, seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Undang-Undang ITE), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi,
dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (Undang-Undang TPKS). Hal ini memunculkan persoalan hukum ketika
satu tindakan diatur oleh lebih dari satu peraturan pidana khusus yang mengatur hal
serupa. Dalam kondisi seperti ini, asas lex specialis derogat legi generali tidak
dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik norma, karena konflik tersebut
bukan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, melainkan antara
beberapa undang-undang yang semuanya dikategorikan sebagai hukum pidana
khusus.
Berkaitan dengan hal tersebut untuk menentukan undang-undang mana yang
lebih relevan diterapkan dalam kondisi ini, dikenal asas lex specialis systematis,
yang merupakan pengembangan dari asas lex specialis derogat legi generali. Asas
ini menekankan bahwa ketentuan pidana yang lebih khusus harus dinilai
berdasarkan kekhususan subjek hukum (adresat), penyimpangan materiil maupun
formil dari ketentuan umum seperti KUHP dan KUHAP. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji penerapan asas lex specialis systematis dalam menentukan undangundang
yang paling tepat digunakan dalam kasus KBGO khususnya revenge porn,
serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada
korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
yuridis normatif dengan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangundangan,
putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum yang relevan.
Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan parameter asas lex specialis
systematis, Undang-Undang TPKS memenuhi tingkat kekhususan untuk
dikategorikan sebagai lex specialis systematis dalam kasus KBGO. Oleh karena itu,
penerapan Undang-Undang TPKS dalam kasus revenge porn dianggap lebih sesuai
dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi.
Namun, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan pengadilan dalam
kasus KBGO, seperti Putusan No. 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dan Putusan No.
71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip lex specialis
systematis. Selain itu, meskipun hak-hak korban telah diatur dalam berbagai
peraturan, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang TPKS,
implementasinya masih belum optimal. Putusan pengadilan cenderung berfokus
pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang
memadai terhadap kebutuhan korban.
Collections
- UT-Faculty of Law [6323]