Browsing UT-Faculty of Law by Author "YASA, I Wayan"
Now showing items 21-40 of 79
-
KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
SARI, Erlisa Puspita (2015-12-17)Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni, bahwa kawin kontrak sangat merugikan dan berdampak negatif bagi anak yg dilahirkan. Hal ini dikarenakan status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin. Berdasarkan hukum ... -
KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DENGAN SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2519/K/PDT/2014)
SETIAWATI, Yenny (2018-07-04)Setiap orang butuh pedoman untuk bertingkah laku dan hukum yang hadir berfungsi untuk mengatur segala kepentingan itu. Secara teoritis dan alami, keberadaan manusia akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembanga ... -
Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas oleh Warga Negara Indonesia yang Terikat Perjanjian Pinjam Nama ( Nominee)
FEBRIANTO, Fikri (2018-11-15)Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi ... -
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH JEMBER
ANINDITA, Intania Dian (2015-11-17)Faktor yang menyebabkan seseorang mengangkat anak adalah karena tidak mempunyai anak, karena belas kasihan kepada anak orang lain yang orang tuanya tidak mampu, karena kasihan terhadap anak yatim piatu, karena hanya mempunyai ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS
GURITO, Putri Puji Lestari (2017-08-03)Hasil penelitian menunjukan Pengangkatan anak pada saat ini semakin berkembang di masyarakat dan karena di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, maka pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda berusaha ... -
Kedudukan Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hibahnya Ditarik Kembali Oleh Pemberi Hibah Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ANDIKA, Rhesa (2019-09-04)Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa Pertama Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umunya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun ... -
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI KREDITOR DALAM KEPAILITAN (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)
PRANATAMA, Arief Rahadian (2016-08-09)Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Imu Hukum Universitas Jember, serta ... -
Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Yang Berbeda Pada E-Ktp Dengan Di Perjanjian The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With Electronic Id Cards With At An Agreement
HUTAMI, Lucinda Sekar (2018-07-30)Manusia pada kehidupan sehari-hari tidak pernah terhindar dari sebuah tindakan hubungan hukum perdata atau yang biasa disebut perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka dari itu perjanjian sudah tidak ... -
Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Masih Dalam Kandungan
AGUSTI, Intan Puspa Dewi (FAKULTAS HUKUM, 2019-04-23)Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia ... -
KEWAJIBAN PENGURUS KOPERASI SEBAGAI PENERIMA BANTUAN DANA DARI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN BANYUWANGI
DAMAYANTI, Ikkoe Sherly (2018-06-22)Negara Indonesia mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu memajukan perekonomian bangsa dan perekonomian nasional. Negara Indonesia melibatkan rakyatnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut. setiap manusia ... -
Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata Pada Peradilan Umum (
WIDHIANTO, Purba (2005-12-19)Garis besar skripsi ini berisikan tentang konsekuensi yuridis yang munculbagi pokok perkara adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif kepada pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, baik jika eksepsi ini diterima maupun ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER DENGAN PT. TREND KREASI MANDIRI DI KABUPATEN JEMBER
ANDRIANI, Dwi Wahyu (2015-11-13)Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara koperasi mahasiswa universitas jember dengan PT. Trend Kreasi Mandiri selama ini berjalan lancar dan cukup baik. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, seperti halnya ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN KOPERASI MANDIRI KECEMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
HARJANTO, Kurniawan Eri (2015-11-17)Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan koperasi Mandiri, pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan para pihak pada surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama, yang akan minimbulkan suatu hak ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA
HARIANI (2015-11-16)PT. Bussan Auto Finance Jember, perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen menerapkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia. Pembiayaan komsumen ini dianggap sebagai sarana kredit yang mudah, cepat ... -
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN TIDAK ADANYA PERSETUJUAN POLIGAMI DARI ISTRI PERTAMA (Analisa Terhadap Putusan Nomor: 0482/Pdt.G/2015/PA Pbr)
KURNIA, Ikke Vie (2017-01-19)Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu, Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. ... -
PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK JATIM CABANG KEDIRI
SUNARSIH, Indriyani (2015-11-17)Pelaksanaan perjanjian kredit didahului dengan mengajukan permohonan kredit oleh calon debitur kepada bank, kemudian bank melakukan analisa kredit dengan melakukan pengumpulan data, verifikasi data dan melakukan analisa ... -
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Yang Batasnya Melampaui Hak Kepemilikan Tanah Pihak Ke Tiga
PRAYOGO, Alex (FAKULTAS HUKUM, 2019-10-09)Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, apakah sertipikat hak guna usaha mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis. Kedua, apakah penerbitan sertipikat hak guna usaha yang batas-batasnya melampaui ... -
Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Yang Batasnya Melampaui Hak Kepemilikan Tanah Pihak KE Tiga Issuance of Certificate of Cultivation Rights Whose Limits Exceed Third Party Land Ownership Right
PRAYOGO, Alex (Fakultas Hukum, 2019-10-09)Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, apakah sertipikat hak guna usaha mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis. Kedua, apakah penerbitan sertipikat hak guna usaha yang batas-batasnya melampaui ... -
PENGGUNAAN TANAH DENGAN ALAS HAK PAKAI UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 14 K/Pdt/2006 )
ARFIAN, Rega Rizki (2015-12-18)Kesimpulan penulis dari pembahasan, penggunaan tanah dengan alas hak pakai yang kemudian dipindahtangankan tanpa ijin dari pihak pertama (pengguna hak pakai, dalam kasus ini adalah Pang Ping Swie) oleh pihak ketiga (dalam ... -
PENGUSAAN TANAH TANPA ALAS HAK (Analisis Putusan Nomor 339/PK.PDT/2013)
ANGKOSO, Afandi (2016-01-13)Dalam perkembangan hukum acara perdata, di samping gugatan perdata konvensional itu, lahir pula gugatan perwakilan kelompok (class action)