Browsing SRA-Law by Issue Date
Now showing items 1-20 of 296
-
Klausul Perbuatan Melawan Hukum Yang Dapat Membatalkan Putusan Arbitase
(UNEJ, 2012)Pemeriksaan terhadap sengketa yang dilakukan oleh lembaga arbitrase berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum. Semua pemeriksaan terhadap sengketa melalui lembaga arbitrase harus dilakukan ... -
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua
(UNEJ, 2012)Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ... -
KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-METHYLCHATINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(UNEJ, 2012)Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT DIDASARKAN PADA UNDANG– UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGANKONSUMEN DAN UNDANG – UNDANGNOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANGUSAHA PERASURANSIAN
(UNEJ, 2012)Asuransi mempunyai manfaat yang penting dalam kehidupan modern ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam kemajuan jaman ini kemungkinan terjadi kecelakaan akan semakin besar pula. Asuransi jiwa mempunyai peran ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT
(UNEJ, 2012)Sebagai badan usaha atau badan hukum, maskapai penerbangan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Ada beberapa jenis tanggung jawab dalam dunia hukum diantaranya adalah tanggung jawab dalam arti ... -
KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN TANAH DI KAWASAN STASIUN KERETA API (TANAH EMPLASEMEN) STASIUN JEMBER
(UNEJ, 2012)PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) adalah salah satu perusahaan Milik Negara yang memiliki Hak Pengelolaan. Dalam pelaksanaannya atas hak pengelolaan yang dikuasainya, PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) untuk memanfaatkan ... -
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA HADLANAH DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan No. 26/ Pdt.G/ 2010/ PTA. Plg.)
(UNEJ, 2012)Peristiwa perceraian adalah hal yang paling ditakuti oleh anak. Karena mereka merasa akan berpisah dengan salah satu orang yang paling disayanginya. Selain itu juga, tidak sedikit dari perkara perceraian kemudian timbul ... -
Analisis Yuridis Pembatalan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika
(UNEJ, 2012)Pecandu narkotika perlu untuk direhabilitasi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang direpresentasikan dalam Pasal 4 huruf d, yaitu mengakui pecandu narkotika sebagai korban ... -
Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh
(UNEJ, 2012)Biro perjalanan Haji dan Umroh merupakan suatu badan usaha yang dapat memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umroh. Biro perjalanan Haji dan Umroh adalah usaha ... -
Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K.Pid/2011)
(UNEJ, 2013)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa macam kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang ... -
Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan – Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
(UNEJ, 2013)Sepanjang hukum adat hak gadai tanah pertanian selama ini berprinsip pada sifat baik masyarakat Indonesia, yaitu adanya unsur menolong kepada yang memerlukan bantuan dan pertolongan, namun perkembangannya mengarah dan ... -
Kajian Yuridis Pemekaran Wilayah Kecamatan Dikabupaten Bondowoso Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(UNEJ, 2013)Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam usaha mendorong perkembangan wilayah, ... -
JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA KAJIAN YURIDIS MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAh KABUPATEN
(UNEJ, 2013)Proses pencalonan kepala desa di daerah Jember telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Jember pasal 30 nomor 6 tahun 2006 tentang pemerintahan desa. Jika dikaji lagi ayat perayat secara mendalam pada pasal 30 ... -
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)
(UNEJ, 2013)Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG FUNGSI LARASITA DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILK ATAS TANAH
(UNEJ, 2013)Salah satu layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan pertanahan dalam pengurusan sertipikat tanah berupa program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat ... -
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(UNEJ, 2013)Wakil presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil presiden dipilih juga melalui Pemilihan Umum. Wakil presiden ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN
(UNEJ, 2013)Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional semua itu ditentukan oleh kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Semua perihal yang berkaitan dengan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS
(UNEJ, 2013)Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi. Tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Oleh sebab itu, di setiapnegara yang menganut demokrasi, pemilihan umum ... -
Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)
(UNEJ, 2013)Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan. Di Jawa, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian illegal logging adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka ... -
Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(UNEJ, 2013)Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian ...