MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 334
-
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekshibisionisme dalam Tindak Pidana Merusak Kesusilaan di Muka Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Perkembangan yang terjadi tindak pidana kekerasan seksual digolongkan dalam perbuatan kekerasan seksual non fisik dan kekerasan seksual fisik. Penyimpangan seksual tergolong sebagai paraphilia, diartikan bentuk perilaku ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Tender pada Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
(Fakultas Hukum, 2023-12-11)Permasalahan dalam tesis ini berawal dari terjadinya pemutusan kontrak konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara sepihak yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap penyedia. Pada dasarnya ... -
Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Pada Aspek Kepegawaian
(Fakultas Hukum, 2023-12-20)Pengisian Kepala daerah pada saat Pemilu serentak diamanatkan dalam Pasal 174 ayat (7) UU Pilkada yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota ... -
Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak
(Fakultas Hukum, 2024-01-18)Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingakan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan ... -
Kepastian Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik
(Fakultas Hukun, 2024-01-07)Indonesia telah memasukan konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, ketentuan tersebut dipandang masih belum bisa menjadi landasan ... -
Permohonan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah oleh Pemegang Surat Izin Perumahan Atas Tanah yang Terdaftar sebagai Hak Milik Orang Asing
(Fakultas Hukum, 2023-12-19)Berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 1960 tentang P3MB mengubah pengaturan SIP yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan. Rumah-rumah yang semula dikuasai KUP menjadi dikuasai ... -
Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-16)Tesis dengan judul Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama Apakah dalam pembuatan akta jual beli Pejabat ... -
Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Digital Asset dalam Prespektif Hukum Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-01-10)Kemunculan uang elektronik telah mengakibatkan bergesernya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kertas, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan uang eleketronik dalam kehidupan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terntang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan batalnya perjanjian merupakan doktrin yang berkembang di Indonesia bahkan telah lama diterapkan dalam lingkup badan peradilan sebagai salah satu cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ... -
Rekonstruksi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta Di Hadapan Notaris
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-17)Kehadiran regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada. Dengan adanya tambahan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, memberikan perluasan harta benda ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-23)Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
(Fakultas Hukum, 2023-06-16)Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ... -
Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2023-09-11)Proses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol ... -
Konsep Perlindungan Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana, salah satunya ialah kasus perkosaan yang terjadi pada Anak. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terhitung 25 kasus kekerasan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats menegaskan secara jelas bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi, ekonomi dengan prinsip ... -
Prinsip Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Ditetapkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif merupakan suatu terobosan baru bagi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tahap ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan
(Fakultas Hukum, 2023-09-23)Pembelian rumah secara KPR sebelum perkawinan dan sisa pembayaran dilakukan dalam perkawinan akan menjadi masalah ketika terjadi perceraan, apakah rumah merupakan harta bawaan atau harta bersama. Rumusan masalah dalam ... -
Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Langsung
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Sebagai wujud dukungan ... -
Keabsahan Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
(Fakultas Hukum, 2023-03-20)Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap ...