MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 341
-
Pelaksanaan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-07-10)Bertitik tolak pada pembentukan undang-undang yang dilakukan secara tidak terbuka dan transparan telah bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ... -
Kepastian Hukum Harta Bersama Pada Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung
(Fakultas Hukum, 2023-07-06)Perubahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut ... -
Prinsip Pencemar Membayar dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Kebutuhan minyak sawit yang meningkat mendorong perusahaan untuk memperbesar area usahanya, proses mengolah lahan yang dilakukan perusahaan kelapa sawit menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Penerapan prinsip pencemar ... -
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi PUPN dalam Hal Objek Tanah Fiktif
(Fakultas Hukum, 2022-11-25)Penelitian tesis ini membahas mengenai pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, kasus ini penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 44/Pdt.G/2009/PN.Stb. ... -
Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek
(Fakultas Hukum, 2020-11-20)Perjanjian Fasilitas Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek terhadap nasabah (investor) masih ditemukan dalam bentuk/model Perjanjian (Kontrak) Baku dengan Klausula – Klausula Baku yang cenderung dianggap berat ... -
Konsolidasi Tanah Terhadap Relokasi Korban Pasca Erupsi Gunung Semeru 2021 Dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(Fakultas Hukum, 2024-01-22)Menuju akhir tahun 2021 gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Malang ini mengalami erupsi yang disertai guguran lava dan awan panas yang merusak rumah-rumah warga dan lingkungan sekitarnya menyebabkan lahan dan rumah ... -
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Murabahah
(FAKULTAS HUKUM, 2023-06-22)Banyak notaris yang membuat akta akad syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah, ini terjadi terhadap notaris yang sama sekali bukan seorang muslim dan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekshibisionisme dalam Tindak Pidana Merusak Kesusilaan di Muka Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Perkembangan yang terjadi tindak pidana kekerasan seksual digolongkan dalam perbuatan kekerasan seksual non fisik dan kekerasan seksual fisik. Penyimpangan seksual tergolong sebagai paraphilia, diartikan bentuk perilaku ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Tender pada Kontrak Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
(Fakultas Hukum, 2023-12-11)Permasalahan dalam tesis ini berawal dari terjadinya pemutusan kontrak konstruksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara sepihak yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap penyedia. Pada dasarnya ... -
Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Pada Aspek Kepegawaian
(Fakultas Hukum, 2023-12-20)Pengisian Kepala daerah pada saat Pemilu serentak diamanatkan dalam Pasal 174 ayat (7) UU Pilkada yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota ... -
Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Anak
(Fakultas Hukum, 2024-01-18)Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dikalangan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingakan dengan tindak pelanggaran lainnya. Tindak pidana pembunuhan dapat menimbulkan keresahan ... -
Kepastian Hukum Distribusi Mata Uang Digital Bank Sentral sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Elektronik
(Fakultas Hukun, 2024-01-07)Indonesia telah memasukan konsep mata uang digital bank sentral atau rupiah digital di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian, ketentuan tersebut dipandang masih belum bisa menjadi landasan ... -
Permohonan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah oleh Pemegang Surat Izin Perumahan Atas Tanah yang Terdaftar sebagai Hak Milik Orang Asing
(Fakultas Hukum, 2023-12-19)Berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 1960 tentang P3MB mengubah pengaturan SIP yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan. Rumah-rumah yang semula dikuasai KUP menjadi dikuasai ... -
Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam Pembuatan Akta Jual Beli
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-16)Tesis dengan judul Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama Apakah dalam pembuatan akta jual beli Pejabat ... -
Kepastian Hukum Cryptocurrency Sebagai Digital Asset dalam Prespektif Hukum Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024-01-10)Kemunculan uang elektronik telah mengakibatkan bergesernya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang kertas, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan uang eleketronik dalam kehidupan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terntang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Batalnya Perjanjian
(Fakultas Hukum, 2024-01-30)Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan batalnya perjanjian merupakan doktrin yang berkembang di Indonesia bahkan telah lama diterapkan dalam lingkup badan peradilan sebagai salah satu cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan ... -
Rekonstruksi Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Hak Cipta Di Hadapan Notaris
(Fakultas Ilmu Hukum, 2024-01-17)Kehadiran regulasi perundangan wakaf merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada. Dengan adanya tambahan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud seperti hak cipta, memberikan perluasan harta benda ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Hibah Daerah Provinsi Jawa Timur Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Daerah
(Fakultas Hukum, 2023-02-23)Monitoring dan evaluasi di lokasi kegiatan pada Hibah Jatim 2018 sebagai kontrol keberhasilan kegiatan dihapus berdasarkan Pasal 56 Pergub Jatim 134/2018 sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi yang merugikan keuangan ... -
Kebijakan Formulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia
(Fakultas Hukum, 2023)Tidak ada mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap korban yang organnya dijual secara melawan hak dan melawan hukum. Baik organ tersebut didapatkan dengan cara membunuh korban, maupun organ tersebut dijual dengan ... -
Kepastian Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Perseroan Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya di Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
(Fakultas Hukum, 2023-06-16)Undang Undang Perseroan Terbatas hanya‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ...