MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 41-60 of 341
-
Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2023-09-11)Proses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol ... -
Konsep Perlindungan Anak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi
(Fakultas Hukum, 2023-06-27)Indonesia dihadapkan dengan berbagai kasus tindak pidana, salah satunya ialah kasus perkosaan yang terjadi pada Anak. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terhitung 25 kasus kekerasan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bidang Usaha Perjudian dan Pertaruhan
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbats menegaskan secara jelas bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi, ekonomi dengan prinsip ... -
Prinsip Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Ditetapkannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Resoratif merupakan suatu terobosan baru bagi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tahap ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Kredit Kepemilikan Rumah Sebelum Perkawinan
(Fakultas Hukum, 2023-09-23)Pembelian rumah secara KPR sebelum perkawinan dan sisa pembayaran dilakukan dalam perkawinan akan menjadi masalah ketika terjadi perceraan, apakah rumah merupakan harta bawaan atau harta bersama. Rumusan masalah dalam ... -
Hak Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Langsung
(Fakultas Hukum, 2023-01-18)Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Sebagai wujud dukungan ... -
Keabsahan Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
(Fakultas Hukum, 2023-03-20)Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia masih tidak berjalan secara efektif dalam hal penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan pencatatan itu sendiri dan menganggap ... -
Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Problematik Dan Penataan Lembaga DPRD
(Fakultas Hukum, 2023-09-26)DPRD dikatakan sebagai lembaga legislatif daerah karena memiliki kewenangan membuat peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang pernah berlaku menyebutkan DPRD ... -
Prinsip Keadilan Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Pailit
(Fakultas Hukum, 2023-06-23)Ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang menyebabkan adanya penjatuhan putusan pailit. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhi ... -
Prinsip Kemanfaatan Akta Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah
(Hukum, 2023-07-13)Regarding sharia banking, considering Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter I General Provisions Article 1 number 7 it is emphasized that Islamic Banks are banks which in carrying out their business rely ... -
Tanggung Gugat Terhadap Biro Tekhnik Listrik Akibat Pemasangan Instalasi Listrik Yang Tidak Memenuhi Sertifikasi Laik Operasi
(Fakultas Hukum, 2016-11-17)Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (welfare state), hal ini terbukti dalam pemaknaan terhadap Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 tepatnya dalam ayat (4). Perwujudan faham negara kesejahteraan yakni adanya campur tangan ... -
Pembaruan Dualisme Kompetensi Peradilan dalam Penyelesaian Tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara
(Fakultas Hukum, 2023-07-05)Penelitian ini beranjak dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang ... -
Prinsip Kepastian Hukum Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Fakultas Hukum, 2021-12-28)Tanah memiliki nilai guna yang paling penting dalam eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena tanah sebagai benda mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang dapat diperjual belikan. Pada perkembangannya, nilai tanah ... -
Prinsip the Privity of Contract dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Daring
(Fakultas Hukum, 2023-06-21)Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak ... -
Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah di Perusahaan Penyedia Jasa Pinjaman Online
(Fakultas Hukum, 2023-03-21)Kemunculan berbagai perusahaan berbasis fintech dalam bidang pinjam meminjam uang secara online yang semakin marak, membawa beberapa permasalahan hukum baru yaitu banyaknya kemunculan data pribadi milik nasabah pengguna ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Penyitaan Warkah oleh Penyidik
(Fakultas Hukum, 2023-01-26)Maraknya kasus pidana dalam ranah pertanahan membuat seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah turut terlibat sebagai pejabat umum dengan kewenangan membuat akta tentang perbuatan hukum mengenai hak atas tanah. Meski dalam kasus ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(Fakultas Hukum, 2019-01-25)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Prinsip Kemanfaatan Sistem Ujrah terhadap Take Over Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah
(Fakultas Hukum, 2022-12-21)Sistem ujrah dalam take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah terhadap penggunaan akad hawalah dan Qardh yang pada dasarnya akad hawalah dan Qardh termasuk jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong atau ... -
Karakteristik Hak Merek Sebagai Hak Kebendaan
(Hukum, 2023-01-18)Menurut Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
(Fakultas Hukum, 2023-01-16)Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik; Ni Putu Ratnayutika, S.H; 200720101078; 2021; Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; SKB UU ...