Reformulasi Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Abstract

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi jenis barang dan/atau juga jasa yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan. Hal yang sangat menarik dari kegiatan usaha yang terjadi didalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang bermasalah. Dalam proses penyelesaian saat ini, dapat diselesaikan dengan jalur peradilan maupun jalur luar pengadilan. Penyelesaian jalur luar pengadilan, dapat melalui BPSK sesuai amanat UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun dalam realitanya, upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi permasalahan/ kendala, diantaranya terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan. Belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran. Kurangnya SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha Permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu Untuk menemukan bentuk pelaksanaan fungsi BPSK dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Untuk menemukan kendala-kendala pelaksanaan fungsi BPSK dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan Konsumen, dan Untuk memberikan konsep atau pemikiran terhadap reformulasi kedepan mengenai fungsi BPSK untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Adapun Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Penelitian Hukum Doktrinal. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan Pendekatan Perbandingan Hukum (Comparative Law Approach) Hasil dari penelitian ini, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, putusan BPSk bersifat final dan mengikat. Namun realita dilapangan, upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menghadapi kendala, diantaranya terlalu kompleksnya tugas karena berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan termasuk pembinaan dan pengawasan, belum adanya aturan yang tegas mengenai alokasi anggaran. Kurangnya SDM anggota BPSK, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen dan juga pelaku usaha. Reformulasi fungsi BPSK dapat dilakukan apabila Pemerintah memperluas ruang lingkup pengaturan UUPK dengan merevisi ataupun merumuskan kembali regulasi dalam bentuk undang undang hingga dapat menjangkau pada sektor perlindungan konsumen. Selain itu BPSK harusnya bisa memperluas jasa pelayanannya dengan memberlakukan Online Alternatif Dispute Resolution demi mempermudah penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.