Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 118-137 of 157
-
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2013-07-04)Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)Pemerintah kita memang tengah membawa struktur masyarakatnya ke arah masyarakat industri dimaksud yang ditandai dengan adanya keterbukaan sikap, rasional, dan sifat pekerjaan yang kompetitif. Akibat perbedaan pola ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Suatu tindak kejahatan, termasuk kejahatan di bidang perbankan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam kriminologi konvensional, para ilmuan dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan lebih banyak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA
(2014-07-08)Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA
(2013-07-04)Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga ... -
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidan yang terorganisir (organized crime), tindak pidana transnasional ... -
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANGKAT MENINGGAL DUNIA (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)
(2014-01-17)Hakekatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat mengikat hubungan perkawinan dan menjadi penerus keturunan orang tuanya. Keberadaan anak sangat penting bagi suami istri. Kenyataannya, tidak ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-07-10)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2013-07-04)Adanya sindikat penjualan manusia (ABG) tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi itu (perdagangan wanita dan anak) sudah merambah ke Indonesia, dan ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menanggulanginya, ... -
QUO VADIS PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAW MAKING TREATY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(2014-07-08)The Constitutional Court of Repubic of Indonesia as the guardian of the constitution has the power to commit constitutional review if there is a law against the constitution. The treaty which derives from customary law ... -
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2014-07-10)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ... -
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2013-07-04)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-01-24)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-07-08)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2014-07-10)Sebenarnya jika menelusuri sejenak riwayat perihal timbulnya klausul release and discharge adalah tidak terlepas dari keinginan pengembalian uang negara (rakyat) secepatnya yang telah dipakai oleh para debitur, yaitu ... -
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2013-07-04)Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul release ... -
Respon Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Oknum Penyelenggara Negara
(2015-03-19)Era reformasi menimbulkan gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu agenda tuntutan adalah perbaikan etika dan moral penyelenggara negara. Sebagai ... -
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-07-08)Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan ...