Search
Now showing items 61-70 of 315
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
(2014-05-12)
Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat
mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI
(2014-05-12)
Perjanjian baku dengan syarat eksonerasi dapat dibatalkan, karena kesepakatannya tidak sempurna dan batal demi hukum, dengan alasan syarat eksonerasi sebagai salah satu tidak terpenuhinya syarat obyektif tentang adanya ...
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(2014-05-12)
Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya, oleh sebab itu, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif, integrative, dan ...
DASAR PENORMAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CSR) DALAM PASAL 74 UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(2014-05-12)
Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus
mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu
dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) ...
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA
(2014-05-12)
Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan
Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC ...
KEPASTIAN HUKUM BUKTI DIGITAL CYBERCRIME DALAM KOMPUTER FORENSIK
(2014-05-12)
Bukti digital (Digital Evidence) merupakan salah satu perangkat vital dalam mengungkap tindak cybercrime. Dengan mendapatkan bukti-bukti yang memadai dalam sebuah tindak kejahatan, sebenarnya telah terungkap separuh ...
PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)
Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar prinsip Due Process of Law atau ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2016-01-22)
Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ...
KEBERATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT
(2017-10-17)
Dalam hal pengaturan pembatalan Perda Kabupaten/Kota terdapat dua
ketentuan berbeda yang mengatur hal tersebut, yaitu Pasal 251 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) ...
KEWENANGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(2014-07-15)
Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan
kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya.
Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK
berwenang ...