• Login
    View Item 
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • View Item
    •   Home
    • MASTER THESES (Koleksi Tesis)
    • MT-Science of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

    Thumbnail
    View/Open
    KHOIRUL ANAM, S.H..pdf (1.033Mb)
    Date
    2016-01-22
    Author
    ANAM, KHOIRUL
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Apakah perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk sengketa Pemilu? (2) Bagaimana perwujudan kewajiban Bupati/Walikota dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini adalah : pertama, Bahwa Pilkades termasuk sengketa yang timbul tidak dengan serta merta masuk dalam rezim Pemilu menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini disebabkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur Pilkades masuk ke dalam rezim Pemilu. Kedua, Bupati/Walikota mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa Pilkades dengan jalan musyawarah/mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua calon yang bersengketa dalam Pilkades, dengan perlu membentuk Lembaga Mediasi Ad. Hoc. Lembaga Mediasi Ad.Hoc merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di suatu daerah Kabupaten/Kota. Bilamana kesepakatan tidak tercapai maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa pertama, perlu dibuat lembaga mediasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota. Lembaga mediasi ini khusus menangani sengketa Pilkades dalam tingkat kabupaten/kota. Lembaga mediasi ini bersifat independen untuk menyelesaikan sengketa Pilkades. Lembaga Mediasi ini bersifat Ad.Hoc dan teridiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Hakim, Akademisi, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan KPU. Kedua, perlu untuk segera dibuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 Ayat (6) yang menerangkan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pilkades oleh Bupati/Walikota.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71953
    Collections
    • MT-Science of Law [343]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository