Search
Now showing items 81-90 of 315
Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “the Right of Immunity to the Regional Legeslative Assembly”
(2018-07-30)
“ HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD ”
Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, ...
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
(2017-01-20)
Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 ...
ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGESAHAN FOTOKOPI DOKUMEN PRIBADI OLEH NOTARIS
(2017-11-06)
Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya oleh notaris yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UUJN terdapat ketidakjelasan norma yang lingkup cakupannya lebih luas sebagaimana pengesahan kecocokan fotokopi ...
PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
(2018-06-29)
Kepastian hukum terhadap akta pendirian melalui penggunaan akta itu
sangat diperlukan dalam Koperasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian dalam pasal-pasalnya tidak mengharuskan/ tidak
mengatur ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAHWAKAF OLEH PENERIMA WAKAF (NAZHIR)
(2017-03-09)
Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagaiibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Fungsi dari wakaf adalah untukmengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELOMPOK TERORGANISASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2018-02-12)
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok terorganisasi dapat dipersamakan dengan bentuk pertanggungjawaban ...
PRINSIP-PRINSIP HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
(2013-12-24)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menentukan adanya batas waktu yakni 1
(satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk
hak ...
PRINSIP PENGAWASAN HUBUNGAN KERJA DI BIDANG PENGUPAHAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH
(2016-08-05)
Sistem pengawasan upah dan pesangon merupakan masalah yang sangat krusial,
kebijakan yang kurang adil, wajar, dan professional terhadap upah dan pesangon dapat
menimbulkan lingkungan kerja yang berujung pada suatu ...
Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Yang Tidk Sah (Sudi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1654.K/PDT/2013)
(2018-07-26)
Peralihan hak karena perbuatan hukum jual beli, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar ...
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-12-14)
Berdasarkan perjanjian pembaiayaan konsumen yang dikeluarkan oleh
lembaga pembiayaan konsumen PT Summit Oto Finance Cabang Jember
dapat disimpulkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut belum
lahir jaminan ...