Browsing MT-Science of Law by Title
Now showing items 314-320 of 320
-
Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Penyerahan Protokol Notaris
(Fakultas Hukum, 2023-09-11)Proses penyerahan dan penyimpanan protokol notaris oleh ahli waris menjadi permasalahan dalam dunia kenotariatan dalam praktiknya sering terjadi karena ahli waris tidak berkehendak mengurus serta menyerahkan protokol ... -
TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA
(2014-01-27)Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (standart contract), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang ... -
TELAAH YURIDIS TENTANG PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA
(2014-01-28)Sering terjadi perbedaan pendapat mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian baku (standart contract), ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak, khususnya bagi pihak pengguna barang ... -
Terdampak Corona Virus Disease (COVID 19) pada Klausul Force Majeure Sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah
(Fakultas Hukum, 2021-07-24)Pada kali ini negara secara Internasional khususnya di Indonesia mengalami bencana yakni adanya Coronavirus Disease 2019 dimana merupakan suatu force majeure yang dialami oleh pihak debitur maupun kreditur. Penyebaran Virus ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT & TIDAK MONOPOLISTIK
(2013-12-19)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan menjaga kepentingan ... -
Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Pada Aspek Kepegawaian
(Fakultas Hukum, 2023-12-20)Pengisian Kepala daerah pada saat Pemilu serentak diamanatkan dalam Pasal 174 ayat (7) UU Pilkada yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan penjabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat bupati/walikota ... -
UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
(2014-11-11)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selalu dapat dieksekusi, kedua,mengkaji dan menganalisis prinsip bagi pihak ...