Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 195-214 of 296
-
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN SECARA LISAN OLEH PENGUSAHA GARMENT DWI CIPTA ABADI ( Kajian Yuridis Putusan MA Nomor 632 K/PDT.SUS/2011)
(UNEJ, 2013)Hubungan Antara Pengusaha dengan Pekerja diharapkan harmonis agar tercipta hubungan kerja yang baik. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu berjalan harmonis melainkan dapat menimbulkan perselisihan. Undang-Undang ... -
Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (e-Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomenologis
(UNEJ, 2013)Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional. Warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan. Mereka kemudian mencoblos atau mencontreng kertas ... -
PENERAPAN PENARIKAN PAJAK OLEH PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
(UNEJ, 2014)Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur wewenang-wewenang pemerintah pusat dalam hal penarikan pajak. Pajak-pajak yang dianggap sebagai pajak yang berskala besar dan ... -
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI INDONESIA
(UNEJ, 2013)Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang ... -
Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Keadaan Pembayaran Premi Tidak Lancar (Lapse) Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember
(UNEJ, 2013)Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari ... -
PENGARUH PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(UNEJ, 2014)Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ... -
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH (PERATURAN DAERAH) MELALUI MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNEJ, 2013)Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, hal tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. ... -
PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(UNEJ, 2013)Dengan adanya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurusi rumah tangga sendiri demi kemakmuran masyarakat daerah. Hal ini membuka peluang bagi setiap ... -
PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN ORANG TUA TIRI OLEH ANAK TIRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/Pdt.G/2012/PN.JR)
(UNEJ, 2013)Hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu sistem hukum mengenai pewarisan yang mengatur kedudukan para pihak dalam hukum pewarisan. Terhadap kedudukan antara pewaris, ahli waris yang ... -
PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)
(UNEJ, 2013)Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pacta de contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. ... -
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA (BK3PD) DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012
(UNEJ, 2013)Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. ... -
Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)
(UNEJ, 2013)Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa ... -
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA NGARES KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
(UNEJ, 2013)Tujuan umum penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai sarana penerapan ilmu yang ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
(UNEJ, 2014)Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)
(UNEJ, 2013)Nadzir mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perwakafan di Indonesia, karena Nadzir adalah orang yang dipercaya oleh wakif sebagai orang yang akan mengelola tanah yang telah di wakafkannya. Seorang nadzir ... -
PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN SERTIFIKAT MODAL KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
(UNEJ, 2013)Pengaturan permodalan dalam koperasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satunya mengenai sertifikat modal koperasi. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ... -
PERAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA MENUJU CLEAN GOVERNMENT
(UNEJ, 2013)Dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di harapkan. Oleh karena itu di lain sisi fungsi hukum ... -
PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(UNEJ, 2014)Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undangundang ini ... -
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)
(UNEJ, 2013)Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ...