Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 6009-6028 of 6075
-
UPAYA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA MELALUI PRINSIP DAN KRITERIA INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)
(2016-11-18)Pada dasarnya dilatar belakangi dengan adanya investasi berupa perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit pada saat ini mempunyai potensi yang begitu besar dan pemerintah telah menerapkan suatu sistem dalam bidang ... -
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(2015-12-03)Dalam rangka untuk meningkatkan keuangan daerah serta agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya yaitu melalui perpajakan dan retribusi daerah, dengan menetapkan ... -
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS Ill B PADA SUB KONSEP PERKEMBANGBIAKAN GENERATIF TUMBUHAN 01 SLTP NEGERI I ARJASA SITUBONDO DENGAN PEMBERIAN LKS
(2015-01-26)Fakta di lapangan, khususnya di SLTP Negeri I Arjasa Situbondo menunjukkan bahwa LKS tidak selalu digunakan dalam proses pernbelajaran Biologi dan daya serap atau prestasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi masih ... -
UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH OLEH BANK MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT
(2016-11-17)Salah satu indikator pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap Bank terlihat dari upaya pemberian kredit terhadap rakyat. Pemberian kredit terhadap masyarakat bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat dan menjaga ... -
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBULU DHANAARTHA
(2014-01-25)Perkembangan ekonomi Indonesia sudah menuju ke arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perekonomian dalam negeri. Kebanyakan pengusaha di Indonesia masih digolongkan dalam ... -
Upaya penyelesaian pembagian harta kekayaan atas pembubaran perseroan firma abdi tjipta yang salah satu perseronya meninggal dunia :|bstudi putusan M.A.R I. No.311.K/Pdt/1995 tanggal 27 Juni 1997
(2015-12-17)Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu perseronya meninggal dunia, dan mengenai pembagian harta kekayaan perseroan firma Adi Tjipta kepada para perseronya -
Upaya penyelesaian pembagian harta kekayaan atas pembubaran perseroan firma abdi tjipta yang salah satu perseronya meninggal dunia :|bstudi putusan M.A.R I. No.311.K/Pdt/1995 tanggal 27 Juni 1997
(2016-01-05)Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan pembubaran perseroan firma yang salah satu perseronya meninggal dunia serta mengenai pembagian harta kekayaan perseroan firma -
Upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa toko akibat perbuatan melawan hukum oleh pengusaha: Studi Putusan MA RI No. 4275K/Pdt/1998
(2016-01-05)Perumahan selain berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat di ... -
Upaya Penyelesaian Terhadap Pinjaman Macet Pada Anggota Koperasi
(2019-04-23)Koperasi merupakan pengimplementasi dari pasal 33 Undang-undang Dasar di atur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi di Indonesia sangatlah berpengaruh di dalam kelangsungan hidup ... -
Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Inkracht Van Gewijsde Tidak Dilaksanakan Oleh Kepala Daerah
(2018-07)Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan penggugat dalam hal putusan yang inkracht van gewijsde dan untuk mengetahui dan memahami ... -
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Kejahatan Kekerasan Oleh Suami Dalam Rumah Tangga
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2003-08-13)Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Pandangan Hukum Positif Indonesia Atas Kejahatan Kekerasan Oleh Suami , Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Oleh Suami. -
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kecelakaan Kereta Api Di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember
(2016-01-04)Tansportasi Indonesia khususnya pada angkutan kereta api sangat menarik untuk diteliti. Kecelakaan kereta api yang terus menerus terjadi membuat masyarakat bertanya, ada apa dengan PT. Kereta Api (Persero) selaku satu-satunya ... -
Urgensi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen Berdasarkan Prinsip Demokrasi: Implikasi Terhadap Representasi dan Stabilitas Pemerintahan Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-04-11)Penelitian ini mengkaji urgensi ambang batas pencalonan presiden dan parlemen dalam konteks prinsip demokrasi, serta implikasinya terhadap representasi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, ... -
URGENSI KEDUDUKAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) BERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2015-12-18)Kesimpulan dari hasil pembahasan ini adalah : Bahwa, setelah amandemen UUD 1945, MPR dikatakan bukan lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara melainkan Lembaga Tinggi yang sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya, seperti ... -
Urgensi Pembentukan Kodifikasi Undang-undang Pemilihan Umum di Indonesia
(Hukum, 2023-06-19)Gagasan untuk membentuk suatu naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu sejatinya telah ada sejak lama bahkan sesudah terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2004. Akan tetapi pembentukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu belum ... -
“Urgensi Pembentukan Panduan Pelayanan Publik Berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion) Di Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2024-01-31)Pelayanan Publik merupakan konsekuensi “welfare state”. Pelayanan Publik mempunyai asas tidak diskriminatif dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ombudsman RI telah memberi rapor kuning terhadap pelayanan publik di ... -
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus yang Berwenang Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
(2019-10-08)Dalam pembentukan pengadilan khusus yang berwenang mengadili sengketa Pilkada, terdapat beberapa alternatif pengadilan yang dapat di berikan wewenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Yakni dengan membentuk suatu pengadilan ... -
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Yang Berwenang Memutuskan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU XI/2013
(2019-10-10)Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim Pemilu. Dengan begitu dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang awalnya menjadi wewenang MK dalam mengadili, kini hal tersebut ... -
Urgensi Penerapan E-Samsat dalam Pencegahan Maladministrasi pada Pelayanan Publik Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
(Fakultas Hukum, 2024-01-04)Sistem konvensional dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dirasa kurang efektif karena maraknya praktik calo di dalamnya. Hal ini membuat pihak Samsat menghadirkan inovasi layanan yang bernama e-Samsat, seperti yang ... -
Urgensi Pengaturan Pengurangan Risiko Bencana Likuifaksi: Studi Kebijakan di Kabupaten Jember
(Fakultas Hukum, 2022-07)Penelitian ini menelusuri urgensi pengurangan mitigasi likuifaksi sebagai bencana alam di Indonesia, khususnya dalam tingkat kabupaten/kota dengan Kabupaten Jember sebagai objek kajian regulasi tingkat lokal. Penelitian ...