Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1596-1615 of 6192
-
IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(2018-03-27)Pada dasarnya suatu hiburan malam itu mempunyai konotasi yang negatif (khususnya dalam budaya Indonesia) karena tidak sesuai dengan kepatutan. Usaha kepariwisataan sesungguhnya sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan oleh ... -
Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri
(2019-10-03)Keberadaan jaminan sebagai bentuk wujud dari prinsip kehati-hatian menjadi hal yang mutlak harus ada pada akad pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan juga pada Pasal 127 Kompilasi Hukum ... -
JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA METAL WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
(2016-01-04)Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works telah sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan-peraturan ... -
JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
(2018-04-12)Penerapan Jaminan Konstitusional dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Luar Negeri telah dijamin dalam konstitusi dan UU Pilpres, akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia di Luar Negeri yang belum mendapatkan ... -
JAMINAN PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(2013-12-07)Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, ... -
JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2014-01-21)Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank mengandung risiko macet, maka bank dalam penyaluran kredit selalu meminta barang jaminan pada debitor. Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang oleh lembaga perbankan ... -
JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2013-12-25)Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank mengandung risiko macet, maka bank dalam penyaluran kredit selalu meminta barang jaminan pada debitor. Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang oleh lembaga perbankan ... -
JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2014-01-18)Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank mengandung risiko macet, maka bank dalam penyaluran kredit selalu meminta barang jaminan pada debitor. Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang oleh lembaga perbankan ... -
JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2014-01-19)Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank mengandung risiko macet, maka bank dalam penyaluran kredit selalu meminta barang jaminan pada debitor. Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang oleh lembaga perbankan ... -
JANJI MENGASURANSIKAN OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI RISIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2014-01-21)Mengingat kegiatan pemberian kredit oleh bank mengandung risiko macet, maka bank dalam penyaluran kredit selalu meminta barang jaminan pada debitor. Dalam perkembangannya bentuk jaminan yang oleh lembaga perbankan ... -
JUAL BELI DENGAN SISTEM AL-BAI’U SALAM DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA v
(2013-12-05)Dewasa ini, konsep bisnis syariah mulai berkembang ditandai dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terhadap keharusan menggunakan dan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal ... -
Jual Beli E-Book Dengan Metode Pembayaran Tagihan Operator Seluler (Carrier Billing) di Aplikasi Google Play Store (Perspektif Hukum Islam)
(2019-10-09)Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi: pengertian jual beli , syarat sah jual beli, pengertian e-book, jenis-jenis ... -
Jual beli seluruh saham dengan syarat peralihan jaminan :|bkajian putusan mahkamah agung RI nomor 2579/K/Pdt/1995
(2015-12-17)Jual beli saham merupakan salah satu bentuk pengalihan hak atas saham. JUal beli saham ini dapat dilakukan melalui pasar modal ataupun langsung kepada investor jika perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka. -
JUAL BELI TANAH DENGAN ADANYA TEKANAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP PIHAK PENJUAL ( Studi Putusan Nomor 1815 K/PDT/2013 )
(2017-01-16)Hasil dari penulisan ini yang dapat penulis berikan adalah bahwasannya perbuatan yang dilakukan Fendy Harsono termasuk perbuatan melanggar hukum sebab memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum itu sendiri ... -
JUAL BELI TANAH DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG CACAT
(2017-10-26)Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini: 1. Akibat hukum jika jual beli tanah dengan menggunakan bukti kepemilikan yang cacat, adalah Perjanijan Jual-beli tersebut ... -
Jual Beli Tanah Milik Orang Lain Tanpa Hak (Kajian Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 905 K/Pdt/2008)
(2017-11-28)Jual beli merupakan salahsatu wujud dari perjanjian. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata memberikan pengertian mengenai jual beli yakni persetujuan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan ... -
Jual-Beli Akun Driver Grab yang Merugikan Konsumen
(2019-09-23)Munculnya transportasi online tentunya sangat mempermudah pengusaha angkutan maupun masyarakat baik dari segi pemesanan maupun pembayaran. Namun terlepas itu semua diperlukan adanya pengawasan dan juga aturan hukum yang ... -
Jual-beli tanah setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 : studi perbandingan hukum peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ANDARI, Asmarani Tri
(2016-01-06)UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang lazim dikenal dengan UU pokok agraria (UUPA), merupakan landasan bagi pengaturan soal-soal keagrariaan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan ... -
JUDIRICAL ANALYSIS THE SUSPECT CRIMES MURDER PLANNING (COURT NUMBER : 61/PID.B/2013/PN.Kray)
(2017-08-02)Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik itu putusan di pidana penjara maupun putusan bebas yang akan dikeluarkan oleh hakim kepada terdakwa. Melalui ... -
JUMLAH BAKTERI DALAM BOTOL KECAP YANG DISEDIAKAN PEDAGANG BAKSO KAKI LIMA SE-WILAYAH PASAR TANJUNG JEMBER
(2015-01-26)Kecap adalah salah satu jenis rnakanan basil proses fermentasi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai bahan penyedap makanan baik di desa maupun kota. Pedagang bakso memerlukan kecap sebagai pelengkap ...