MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 121-140 of 341
-
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya (Outsourcing)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-02-28)Tujuan penelitian tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Pertama, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ratio legis hak pemberi kerja untuk memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) ... -
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Dilakukan oleh Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi
(FAKULTAS HUKUM, 2019-11-23)Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, ... -
Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana
(2019)Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembanunan Daerah (TP4D) merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-13)Salah satu fasilitas yang diberikan oleh UUHT adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sertifikat Hak ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ... -
Prinsip Spesialitas Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
(2018-07)Keberadaan jaminan fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk itu dalam meletakkan pembebanannya dalam hukum kebendaan disyaratkan adanya hak kepemilikan atas benda ... -
Makna Kata Sementara Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna kata “sementara” bagi camat selaku PPATS menjadi persoalan hukum yang tidak kunjung mendapatkan titik terang mengenai keberadannnya, khususnya dalam hal sampai kapan camat dapat menjadi PPAT Sementara, secara normatif ... -
Kepastian Hukum Bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun
(2019-01)Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu: Secara umum, dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang Perikatan Jual Beli Rusun serta dapat juga sebagai bahan bacaan bagi ... -
Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan Syariah
(2019)Perjalanan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.Pengadilan agama merupakan salah satu diantara ... -
Prinsip Pertanggung Jawaban Notaris Pada Pendaftaran Fidusia Secara on Line
(2019-05-05)Bab I. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 13 UUJF menyebutkan pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, wakil atau kuasanya. Notaris dapat membantu penerima fidusia selaku kuasa ... -
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 138/K/Tun/2010)
(2019)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ... -
Kewajiban Perpajakan Atas Commanditaire Venootschap (Cv) Yang Telah Bubar
(2019)Saat ini Comanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Program Tax Amnesty
(2019)Dalam kaitannya dengan kepastian hukum mengenai ketentuan Notaris merahasiakan isi akta termasuk para pihak dalam akta tersebut tidak melawan hukum, hal ini berdasarkan pasal 4, Pasal 16 ayat (1huruf f) dan Pasal 54 ... -
Penetapan Daftar Pemilih Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Wujud Penguatan Sistem Demokrasi
(2019-07-19)Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis logika deduksi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara
(2019-07-13)Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Penjualan Benda Tak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-06-15)Tanggung Jawab kurator apabila ada pihak yang dirugikan dalam penjualan benda tidak bergerak secara di bawah tangan, hanya bertanggungjawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau ... -
Pemungutan Pajak Pengahasilan Atas Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan ( Retribusi of Income Tax in the Transaction of Land and or Building)
(2018-07-27)Pemungutan pajak pengahasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi ... -
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Bibit Kopi Somatic Embryogenesis Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Criminal Law Policy and Procurement of Somatic Embryogenesis Coffee Seeds as an Effort to Prevent Corruption)
(2018-07-11)Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat yang ditimbulkannya tidak hanya menghambat pembangunan nasional, tetapi juga dapat merugikan perekonomian negara dan merusak sendisendi ...