MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 141-160 of 334
-
Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah
(2019-09-16)Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari’ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi’ah yand ... -
Prinsip Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanahu
(2019-09-10)dengan perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian. Hanya saja Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka sebagaimana ... -
Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai
(2019-09-05)Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai. Perkembangan yang terjadi di dalam era millennium ini sebagian besar masyarakat berkedudukan sebagai konsumen, khususnya ... -
Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
(2019-09-05)Kemajuan dalam bidang teknologi juga mendorong kemajuan dalam bidang transportasi yang semakin pesat. Kemajuan yang semakin pesat tersebut mengharuskan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pengaturan ... -
Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Cacat Hukum
(2019-09-05)Tanggung jawab Notaris pengganti sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris ... -
Hak Waris Atas Tanah untuk Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran yang Orang Tuanya Berkewarganegaraan Ganda
(2019-09-02)Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Perkawinan campuran telah merambah ... -
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor. 150/ Pid.B/ 2018/ PN.Pso.)
(2019-09-02)Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang dikenai pemberatan. Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam pasal 340 KUHP. ... -
Konsepsi Pengaturan Asuransi Hewan Peliharaan di Indonesia
(2019-09-02)Seiring tuntutan zaman mulai bermunculan jenis-jenis asuransi yang tidak hanya mengcover hal-hal dasar seperti jiwa, kesehatan, kebakaran namun juga mengcover hal-hal yang khusus untuk kegiatan atau objek tertentu baik ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat the Principle of Notary Retiree Accountability for Deeds Ever Made
(2019-08-20)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
(2019-08-13)Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara, yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana. Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya ( Outsourcing)
(2019-08-13)Dalam sistem alih daya (outsourcing) terdapat 3 pihak yakni pemberi pekerjaan, perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dan pekerja/buruh itu sendiri. Hubungan kerja hanya pada pekerja/buruh dengan perusahaan ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Execution of Fiduciary Guarantee Objects
(2019-08-09)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Merek Dagang Action of Passing off Toward Trademark
(2019-05-31)HAKI atau Intellectual Property Rights adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual, berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, ... -
Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Notaris
(2019-05-23)Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena ... -
Pengenaan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik Dengan Menggunakan Meterai Elektronik
(2019-04-25)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permaslahan yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah dasar pertimbangan hukum dikenakannya suatu pajak dalam sebuah dokumen dengan menggunakan ... -
Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum
(2019-04-15)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor ... -
Pembuktian Dokumen Elekronik Dalam E- Commerce Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia
(2019-04-15)Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Di Indonesia Transaksi ... -
Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(2019-04-15)Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan, lingkungan hidup telah menyediakan cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. ... -
Prinsip Hak Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Identitas Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan
(2019-04-15)Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak dasar bagi manusia untuk yang melekat sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, tidak bisa dicabut dan digantikan oleh siapapun. Hak tersebut adalah hak yang alami (natural ... -
Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta
(2019-04-09)Tesis yang disusun berikut ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan hukum yang dijelasakan secara rinci, permasalahan tersebut diantaranya adalah ratio legis hak Ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, hak ...