MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 341
-
Makna Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Guna Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dalam Rangka Penegakan Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris sebagai badan yng bertugas sebagai lembaga yang membina serta pelindung jabatan notaris,lembaga tersebut adalah lembaga penganti dari Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan ... -
Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi Di Kabupaten Jember
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan ... -
Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Benda
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang ... -
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Authority Abuse in Corruption Criminal Offense
(Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, 2020-01-01)Karya ilmiah/tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Permasalahan timbul karena konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Administrasi Pemerintahan ... -
Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kesepakatan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Legal Responsibility of Parents Which Do Not Implement Diversion Agreement on Children as a Person of Criminal Action
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum 2020, 2020-01-07)Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga ... -
Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana DI Televisi
(Fakultas Hukum Universitas jember, 2019-01-15)Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-04)Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat dan juga negara, yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana. Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak ... -
Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69?PUU-XIII/2015
(Fakultas Hukum, 2019-06-02)Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terdapat dualisme kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta yang Pernah Dibuat
(Fakultas Hukum, 2019-01-29)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Notaris merupakan suatu profesi mulia (officium nobile), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik ... -
Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
(FAKULTAS HUKUM, 2020)Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat ... -
Akibat Hukum Tidak Dikeluarkannya Keputusan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Atas Permohonan Penerbitan Keputusan
(FAKULTAS HUKUM, 2019)Kewenangan dalam memberikan keputusan yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dimiliki oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan bagian dari cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan/Pejabat ... -
Politik Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Tanpa Izin Tinggal
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-13)Keberadaan orang asing yang tinggal tanpa memiliki izin tinggal akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, dimana Negara mengharapkan kedatangan orang asing akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ... -
Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Jasa Lingkungan Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-02-18)Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sebagaimana tercantum ... -
Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana yang Menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-16)Air Susu Ibu atau ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang memiliki banyak manfaat baik bagi ibu ataupun anak.Menyusui secara ekslusif merupakan upaya memanfaatkkan kandungan air susu ibu bagi ibu ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(FAKULTAS HUKUM, 2019-01-24)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Tanggung Jawab Pengurus dalam Pengembalian Simpanan Berjangka Koperasi SImpan Pinjam yang Mengalami Kerugian (Manager's Responsibilities of the Loss Loan Cooperative on the Member's Deposit)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12)Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan kepentingan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ...