MT-Science of Law: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 334
-
Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69?PUU-XIII/2015
(Fakultas Hukum, 2019-06-02)Terdapat dua pejabat yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terdapat dualisme kewenangan dalam pengesahan perjanjian perkawinan. ... -
Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta yang Pernah Dibuat
(Fakultas Hukum, 2019-01-29)Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat legal ... -
Makna Sehat Rohani Sebagai Syarat Notaris Menjalankan Jabatan
(FAKULTAS HUKUM, 2019-07-19)Notaris merupakan suatu profesi mulia (officium nobile), karena sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban baik ... -
Kebijakan Double Track System Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
(FAKULTAS HUKUM, 2020)Dewasa ini tindak pidana terorisme tidak lagi dilakukan oleh pria pada umumnya, namun menjadikan para wanita dan justru anak-anak sebagai alat untuk melancarkan tindakan tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat ... -
Akibat Hukum Tidak Dikeluarkannya Keputusan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Atas Permohonan Penerbitan Keputusan
(FAKULTAS HUKUM, 2019)Kewenangan dalam memberikan keputusan yang bersifat individual, kongkrit dan final yang dimiliki oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan bagian dari cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan/Pejabat ... -
Politik Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Tanpa Izin Tinggal
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-13)Keberadaan orang asing yang tinggal tanpa memiliki izin tinggal akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, dimana Negara mengharapkan kedatangan orang asing akan memberikan dampak positif bagi pembangunan, ... -
Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Jasa Lingkungan Pada Hutan Konservasi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-02-18)Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainlain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Sebagaimana tercantum ... -
Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana yang Menyusui saat di Lembaga Pemasyarakatan
(FAKULTAS HUKUM, 2020-01-16)Air Susu Ibu atau ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang memiliki banyak manfaat baik bagi ibu ataupun anak.Menyusui secara ekslusif merupakan upaya memanfaatkkan kandungan air susu ibu bagi ibu ... -
Eksekusi Objek Jaminan Fidusia
(FAKULTAS HUKUM, 2019-01-24)Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan ... -
Tanggung Jawab Pengurus dalam Pengembalian Simpanan Berjangka Koperasi SImpan Pinjam yang Mengalami Kerugian (Manager's Responsibilities of the Loss Loan Cooperative on the Member's Deposit)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-12)Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum adalah perlindungan kepentingan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing
(Fakultas Hukum, 2019-07-23)Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundangundangan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Pemberian Kuasa Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Secara Lisan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-25)emberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu ... -
Kewajiban Saksi Instrumentair Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris
(Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Eksistensi saksi instrumentair dalam kerangka akta Notaris merupakan salah satu syarat formal bagi autentisitas akta Notaris itu, lazimnya saksi instrumentair atas suatu akta Notaris adalah staf Notaris. Kedudukan staf ... -
Pemberian Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Oleh Koperasi Simpan Pinjam
(MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER, 2019)Pemberian benda jaminan dalam perjanjian kredit oleh KSP sangatlah penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Keberadaan KSP dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan ... -
Prinsip Kepastian Hukum Hak Pemberi Kerja Untuk Memberikan Perintah Kepada Pekerja Dalam Sistem Alih Daya (Outsourcing)
(FAKULTAS HUKUM, 2019-02-28)Tujuan penelitian tesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Pertama, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan ratio legis hak pemberi kerja untuk memberikan perintah kepada pekerja dalam sistem alih daya (outsourcing) ... -
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang Dilakukan oleh Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi
(FAKULTAS HUKUM, 2019-11-23)Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korupsi ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, ... -
Problematika Yuridis Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (tp4d) Dalam Sistem Peradilan Pidana
(2019)Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembanunan Daerah (TP4D) merupakan badan yang dibentuk khusus oleh Kejaksaan dalam rangka melakukan pencegahan perilaku koruptif pejabat daerah. Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman ... -
Prinsip Kepastian Hukum Kewenangan Pembina Yayasan Untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-24)Makna rapat pembina untuk mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan adalah manifestasi dari Pembina Yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki posisi sentral serta ... -
Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019-07-13)Salah satu fasilitas yang diberikan oleh UUHT adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sertifikat Hak ... -
Prinsip Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(2018-05)Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai ...