Browsing SRA-Law by Title
Now showing items 134-153 of 296
-
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA KPU DAN BAWASLU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG DEMOKRATIS
(UNEJ, 2013)Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya proses demokrasi. Tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Oleh sebab itu, di setiapnegara yang menganut demokrasi, pemilihan umum ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(UNEJ, 2013)Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis perkembangan nasional, merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang ... -
Kajian Yuridis Tentang Penyediaan Tanah Oleh Pabrik Gula Semboro Jember Melalui Sewa Tanah Pertanian
(UNEJ, 2013)Salah satu macam hak atas permukaan bumi yang di sebut tanah yang dapat di berikan oleh Negara kepada seseorang atau badan hukum adalah hak sewa (perhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPA). Persoalan disini yang akan ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG TANAH TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(UNEJ, 2013)Ketidakseimbangan antara permintaan akan tanah dengan ketersediaan tanah semakin menyebabkan ketimpangan hukum dan permasalahan tanah yang semakin menumpuk. Mengingat kenyataan bahwa tanah adalah sumber daya alam yang tidak ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN
(UNEJ, 2013)Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional semua itu ditentukan oleh kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Semua perihal yang berkaitan dengan ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(UNEJ, 2013)Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013
(UNEJ, 2013)Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo, dimana panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013
(UNEJ, 2013)Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dilaksanakan di Desa curahtakir Kecamatan Tempurejo, dimana panitia menyediakan kendaraan penjemput bagi warga yang memiliki hak pilih namun yang tempat tinggalnya cukup jauh dari ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI
(UNEJ, 2014)Perkawinan colong terdapat makna hukum yaitu salah satu bentuk pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di ... -
Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam
(UNEJ, 2013)Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam ... -
Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Inventory
(UNEJ, 2013)Pada praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahanpermas ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2013)Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia, bukan suatu hal yang aneh apabila ada banyak partai politik yang bermunculan. Hal ini sebagai bentuk berjalannya demokrasi di Indonesia.Tetapi dengan banyaknya partai politik ... -
KAJIAN YURIDISFUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER
(UNEJ, 2013)Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan Lalu lintas jalan di Kabupaten Jember.Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan masalah, dan ... -
KEABSAHAN STATUS WARGA NEGARA YANG DIPEROLEH SECARA NATURALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA
(UNEJ, 2013)Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta di apit oleh dua benua yaitu benua Asia ... -
KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA
(UNEJ, 2013)Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan haruslah dilakukan melalui proses sistematik, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran Spam Melalui Short Message Service (SMS)
(UNEJ, 2013)Spam atau secara umum disebut dengan pesan sampah merupakan salah satu kejahatan yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi. Salah satu jenis spam yang marak di Indonesia yaitu spam yang disebarkan melalui short ... -
KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(UNEJ, 2014)Kecakapan hukum (atau yang lebih sering disebut dewasa) merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai ... -
KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH
(UNEJ, 2013)Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan ... -
KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUNYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT SENDURO LUMAJANG
(UNEJ, 2013)Hukum Waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi ... -
Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember
(UNEJ, 2013)Dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ...