Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 6049-6068 of 6075
-
WANPRESTASI DEBITUR AKIBAT FORCE MAJEURE (BENCANA ALAM) DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor: 25/PDT.G/2010/PN.SMI.)
(2017-01-17)Persoalan utang piutang merupakan persoalan umum di dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antarnegara. Seperti halnya pada Putusan Nomor: (25/PDT.G/2010/PN.SMI) yaitu Pihak Penggugat yang bernama ... -
Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)
(FAKULTAS HUKUM, 2020-03-18)Undang – Undang Perbankan syariah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang – Undang tersebut bertujuan mengatur tentang segala transaksi maupun kegiatan Bank Syariah. Kegiatan yang ... -
Wanprestasi Pada Pembiayaan Multiguna Secara Angsuran ((Studi Putusan Nomor: 409/Pdt.G/2019/PNJkt.Tim))
(Fakultas Hukum, 2021-02-21)Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Ratio Decidendi (pertimbangan hakim) dalam memutus perkara pada putusan nomor: 409/Pdt.G/2019/PNJkt.Tim. a. Hakim ... -
Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh PT. BFI Finance Indonesia (studi putusan nomor: 26/PDT/2018/PT.EDG)
(2020-03-03)Perusahaan leasing atau sewa guna usaha mempunyai kegiatan utama yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal yang diinginkan oleh calon nasabah. Didalamnya terdapat perjanjian ... -
Wanprestasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah pada KSP Panca Unggul Pratama (Studi Putusan 760/Pdt.G/ 2019/PN.Sby)
(Fakultas Hukum, 2022-07-13)Pada hakekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangundangan. Berdasarkan itu, pemerintah sebagai organisasi kekuasaan Negara bertanggung jawab ... -
WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)
(2013-12-05)Pihak-pihak yang terkait dengan putusan MANo. 2394 K/Pdt/2011 Muhammad Tamzil Redhani atau disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan H Umar atau disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kasus ... -
WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011)
(2013-12-04)Pihak-pihak yang terkait dengan putusan MANo. 2394 K/Pdt/2011 Muhammad Tamzil Redhani atau disebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan H Umar atau disebut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kasus ... -
Wanprestasi Terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/pdt.g/2015/pn.bdw) The Breach of Achievement in Investment With an Order Loans of Capital Loans (Study of Decision Number 26/Pdt.g/2015/Pn.bdw)
(Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019, 2019-12-20)Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama bisnis. Perjanjian yang dilakukan ... -
WEWENANG BUPATI BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG JAMINAN PERSALINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
(2014-03-21)Tipe penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ... -
Wewenang Bupati Bondowoso dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
(2019-06-08)Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung-jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan ... -
WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-01-23)Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah pertama, terdapat tiga sumber-sumber keuangan kabupaten jember yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua wewenang ... -
WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(2014-01-29)Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat bisa ... -
WEWENANG BUPATI JEMBER DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(2013-12-05)Kesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat ... -
WEWENANG CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-10-29)Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan ... -
Wewenang Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelestarian Cagar Budaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan the Authority and Efforts of Jember Government to Preserving Cultural Heritage Based on the Laws and Rules
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-01-20)Dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember terdapat beberapa wewenang yang ada dalam melaksanakan pelestarian, Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ... -
Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Representasi Masyarakat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(FAKULTAS HUKUM, 2020-11-11)Wewenang Desa sebagaimana tercantum didalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 antara lain terkait dengan kewenangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan ... -
Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (md3)
(2018-08-03)Pemberhentian Kepala Daerah Oleh DPRD merupakan bentuk konsekuensi Kepala Daerah kepada DPRD dimana Kepala Daerah tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada dasarnya dari contoh kasus ... -
WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL JAWA TIMUR
(2015-04-02)Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan ... -
Wewenang Kepala Daerah dalam Pemungutan Retribusi Pertokoan Berdasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
(Fakultas Hukum, 2022-11-23)RINGKASAN Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pertokoan Beradasarkan Peraturan Daerah Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; Nuroh Nur Rahma; 170710101021; 2022; 107 Halaman; Program ... -
Wewenang Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa
(Fakultas Hukum, 2019-12-19)Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang mana kepala desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Kepala desa didalam menjalankan sistem pemerintahan desa bahwasanya dibantu oleh perangkat desa. ...