Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1180-1199 of 6192
-
Asuransi Pengiriman Barang pada Fitur Layanan Go-Send yang Disediakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
(Fakultas Ilmu Hukum, 2022-07-06)Adanya potensi untuk merugikan konsumen dalam layanan go-send, adalah ketika terdapat suatu kejadian driver membawa kabur barang yang seharusnya diantarn ke konsumen. Kemudian oleh PT AKAB layanan asuransi berdasarkan ... -
ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (Obligation Insurances For The Passeger Who Get A Traffic Accident On Jasa Raharja Incoporate Delegation In Jember)
(2015-11-04)Untuk mendapatkan santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan korban maupun ahli waris harus melauli tahapan dan persyaratan yang telah ditetukan oleh jasa raharja. Setelah itu barulah akan ... -
AUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI HUKUM KEUANGAN NEGARA
(2013-12-02)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi eksistensi partai politik di Indonesia. Sebagai wadah bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi politiknya, partai politik mempunyai peran penting yang sedemikian ... -
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERDASAR AKAD MUSYARAKAH
(2014-10-27)Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan ... -
BANTAHAN EKSEKUSI LELANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH
(2014-01-23)Pemberian kredit dilakukan sebagai upaya memajukan usaha dan untuk meningkatkan ekonomi nasional, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit tidak sedikit mengalami kemacetan dalam proses pengembalian hutang. Dalam perjanjian ... -
BANYUWANGI REGENT AUTHORITY IN THE AREA OF MANAGEMENT OF TRADISIONAL MARKET RETRIBUTION BY LOCAL REGULATIONNUMBER 12 OF 2011 ON GENERAL SERVICE LEVIES
(2017-08-02)Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS
(2013-12-16)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
BATAS WAKTU WANPRESTASI DAN PERNYATAAN PERCEPATAN PENYELESAIAN UTANG OLEH KREDITOR SEPARATIS (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:794K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30 November 2010)
(2014-01-17)Bermula dari permohonan pailit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Jaminan) kepada PT. Bintang Jaya Nusantara Perkasa selaku Debitor pada Pengadilan Niaga Surabaya ... -
Batasan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengaturan Peninjauan Kembali Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Fakultas Hukum, 2023-06-07)Permasalahan mengenai peniadaan upaya hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian suatu sengketa akibat adanya peraturan baru yang meniadakan upaya hukum tersebut merupakan suatu masalah hukum yang berkaitan erat dengan ... -
Batasan Konsep Radikalisme Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-17)Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi karena mulai meluasnya paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme di indonesia. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak ... -
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA
(2016-01-05)PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN TELAH MAMPU MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGRA SEHINGGA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL HAL INI TIDAK LEPAS DARI UPAYA-UPAYA KANTOR ... -
Beban Pembuktian Adanya Overmacht Dalam Sengketa Perjanjian Pengangkutan Barang Angkutan Perairan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2037 K/Pdt/2015) Burden of Proof for the Overmacht in the Sea Freight Transport Agreement Dispute (Study of the Supreme Court Verdict Number 2037 K/Pdt/2015)
(Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum 2019, 2019-12-20)Angkutan di perairan merupakan bisnis atau bidang usaha keselamatan bagi nyawa penumpang dan keamanan barang yang diangkut. Terjadinya kecelakaan kapal dan hambatan-hambatan yang dialami penyelenggara pengangkutan ... -
BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA
(2013-12-14)Penelitian yang berjudul “BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA” yang bertujuan antara lain : Pertama, menganalisa lebih lanjut ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2013-12-02)Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2014-01-16)Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari ... -
BENTUK PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKABUPATEN BANYUWANGI DALAM HAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
(2013-09-19)Tujuan penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendakai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ... -
Bentuk Penyelesaian Sengketa Pertanahan Yang Dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
(2018-11-22)Permasalahan tanah yang terjadi di tengah masyarakat tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, namun juga terjadi pada pelaku usaha dan masyarakat serta dapat melibatkan pemerintah. Seperti halnya beberapa permasalahan tanah ... -
Bentuk Perjanjian Serta Keabsahan Transaksi Swap Dan Derivatif Oleh Bank Umum Kepada Badan Hukum Indonesia .
(2016-01-06)Mengenai keabsahan suatu perjanjian dalam lingkup hukumindonesia ,maka pedoman yang harus dipegang erat adalah ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata -
BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK PERANTAUAN BENTUK PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI
(2013-12-11)Dalam pembahasan mengenai perkawinan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan ...