Analisis Penerapan Pasal 252 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Abstract

Indonesia memiliki keberagaman budaya yang mencakup kepercayaan terhadap hal-hal gaib, termasuk praktik yang ada kaitannya dengan kekuatan gaib alias santet ini. Meskipun era modernisasi terus berkembang, kepercayaan terhadap hal gaib masih kuat, terutama di masyarakat pedesaan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kekuatan gaib telah diakomodasi dalam Pasal 252 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, ketentuan ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapannya, terutama terkait dengan unsur-unsur dalam rumusan pasal yang dapat menimbulkan multitafsir, diskriminasi, serta tindakan main hakim sendiri. Berdasarkan pada uraian pengantar penelitian tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diteliti sebagai berikut: 1. Apa unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 252 KUHP baru berdasarkan doktrin hukum pidana?; dan 2. Bagaimana penafsiran unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 252 KUHP baru?. Rumusan masalah yang dijelaskan di atas perlu dikupas dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait Pasal 252 KUHP baru terkait tindak pidana santet. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dan memahami bagaimana hukum mengatur serta menafsirkan tindak pidana santet. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: 1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); dan 2. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukumnya yang pertama yaitu bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, terutama UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 252. Kedua, bahan hukum sekunder melalui literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip-prinsip serta analisis hukum yang ada kaitannya dengan tindak pidana santet. Ketiga, bahan hukum tersier sebagai referensi tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta sumber internet yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pasal 252 KUHP memiliki unsur-unsur yang multitafisr terutama dalam definisi kata “kekuatan gaib”,ْ “dapat” dan unsur-unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Analisis terhadap unsur tindak pidana berdasarkan doktrin hukum menunjukkan bahwa unsur actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat pelaku) dalam Pasal 252 KUHP baru ini memenuhi rumusan bahwa seseorang dapat dipidana jika unsur mens rea dan actus reus terpenuhi sesuai dengan rumusan dalam Pasal 252. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penafsiran terhadap Pasal 252 ini dapat dilakukan dengan berbagai metode interpretasi hukum pidana, seperti penafsiran sistematis, gramatikal, teleologis, ekstensif, dan komparatif. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pedoman penafsiran yang jelas, Pasal 252 KUHP baru ini berisiko digunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, yang dapat menyebabkan diskriminasi maupun kriminalisasi terhadap seseorang yang tidak seharusnya dipidana. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan batasan yang lebih tegas dalam penerapan pasal ini, termasuk pedoman interpretasi yang lebih rinci untuk menghindari penyalahgunaan hukum serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.