Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 112-131 of 157
-
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-07-08)Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor ... -
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
(2015-06-25)Objektif: Memberikan informasi secara sederhana mengenai merumuskan dan merancang perda yang sensitif hak asasi manusia (HAM). Buku ini fokus pada fungsi utama anggota DPRD/Dewan dalam menyusun peraturan daerah beserta ... -
PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
(2014-07-10)Adapun yang dimaksud dengan korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (impairment) terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui ... -
PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
(2013-07-04)Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Stanciu tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan korban akan selalu ditempatkan pada posisi marginal? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena pada hakikatnya ... -
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(2015-07-28)Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam hal ini kedudukan seorang anak yang juga mempunyai hak-hak sebagaimana di atur dalam prinsip-prinsip Hak ... -
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2014-07-08)Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ... -
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2013-07-04)Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)Pemerintah kita memang tengah membawa struktur masyarakatnya ke arah masyarakat industri dimaksud yang ditandai dengan adanya keterbukaan sikap, rasional, dan sifat pekerjaan yang kompetitif. Akibat perbedaan pola ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Suatu tindak kejahatan, termasuk kejahatan di bidang perbankan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Dalam kriminologi konvensional, para ilmuan dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan lebih banyak ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA
(2014-07-08)Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA
(2013-07-04)Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga ... -
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-27)Saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Apalagi jika dilihat dari sifat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidan yang terorganisir (organized crime), tindak pidana transnasional ... -
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANGKAT MENINGGAL DUNIA (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)
(2014-01-17)Hakekatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat mengikat hubungan perkawinan dan menjadi penerus keturunan orang tuanya. Keberadaan anak sangat penting bagi suami istri. Kenyataannya, tidak ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-10)Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-07-10)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan ... -
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2013-07-04)Adanya sindikat penjualan manusia (ABG) tersebut menunjukkan bahwa kejahatan terorganisasi itu (perdagangan wanita dan anak) sudah merambah ke Indonesia, dan ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk menanggulanginya, ... -
QUO VADIS PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL LAW MAKING TREATY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(2014-07-08)The Constitutional Court of Repubic of Indonesia as the guardian of the constitution has the power to commit constitutional review if there is a law against the constitution. The treaty which derives from customary law ... -
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2014-07-10)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ... -
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2013-07-04)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ...